Tolak Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Demokrat: Masa Balik Zaman Dulu

BeritaNasional.com - Partai Demokrat tidak sepakat dengan usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tentang kepala daerah dipilih DPRD. Partai Demokrat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Pikiran Cak imin ya kita hormati sebagai pikiran Partai Kebangkitan Bangsa, tapi Partai Demokrat bersikap kami masih seperti yang dulu, belum pindah ke lain hati," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Hinca menyinggung keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjabat presiden membatalkan UU Pilkada yang mengubah pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung. SBY saat itu langsung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Karena itu, sikap Demokrat tidak berubah untuk menolak pilkada tidak langsung.

"Waktu soal pilkada langsung tidak langsung ini, waktu itu Pak SBY masih Presiden. Waktu itu, dia lagi dalam penerbangan dari Amerika ke Indonesia lewat Jepang. Dan, akhirnya, waktu itu kita putuskan Perppu menolak itu. Karena menurut kita, mestinya pemilu langsung," kata Hinca.

Menurut dia, Indonesia telah memilih demokrasi partisipasi masyarakat secara langsung. Kalau dirasa masih ada yang kurang, seharusnya yang diperbaiki penyelenggaraannya.

"Sampai hari ini, pikirannya Partai Demokrat tetap itu.Karena itulah pilihan kita berdemokrasi. Pilihan kita berdemokrasi, yaudah pemilihan langsung. Kalau ada yang kurang pas, penyelenggaraannya, penyelenggaraannya yang diperbaiki, bukan keputusan politiknya. Demokrasi tetaplah pilihan kita. Kalau ada yang kurang pelaksanaannya, kita perbaiki," kata Hinca.

"Masa main tunjuk-tunjuk lagi, balik lagi zaman dulu. Kalau balik zaman dulu lagi, rasanya enggak lah. Kita perbaiki dengan versi Indonesia lah. Itu oke lah," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD. Ia menyadari usulan itu menantang karena banyak yang menolak.

Menurut Cak Imin, konsolidasi antara daerah dengan pusat lambang karena perlu proses politik yang panjang. Karena itu, ia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dievaluasi total.

"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang," ujar Cak Imin saat Harlah PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak," paparnya.