BPOM Gandeng Pemprov DKI Tindak Obat Ilegal dan Palsu di Jakarta

BeritaNasional.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memberantas peredaran obat ilegal dan palsu di wilayah Ibu Kota.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam audiensi yang berlangsung di Balai Kota pada Senin (28/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Taruna menegaskan pentingnya posisi Jakarta sebagai pusat pengawasan obat dan makanan. Mengingat, hampir 50 persen persoalan terkait pengawasan obat tersebut terjadi di Ibu Kota.

Taruna juga menyinggung bahwa masih ditemukannya obat palsu dan produk obat tradisional maupun suplemen yang mengandung bahan kimia obat (BKO) di sejumlah titik, seperti di Pasar Pramuka dan Grogol.

"Kami butuh dukungan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan," kata Taruna dalam keterangan resminya, Kamis (31/7/2025).

Taruna berujar, penting bagi BPOM dan Pemprov DKI untuk bekerja sama dalam hal pemanfaatan fasilitas, termasuk mobil laboratorium keliling, serta peningkatan kualitas kantor Balai Besar POM di Cilangkap.

Di sisi lain, Taruna juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan jumlah UMKM yang memiliki izin edar. Saat ini, dari sekitar 60 ribu UMKM yang tercatat, masih jauh dari target nasional sebesar 1,7 juta.

"Mayoritas UMKM itu ada di Jakarta. Kami berharap izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) bisa naik menjadi izin edar nasional (BPOM) agar produk mereka bisa dipasarkan lebih luas," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen Pemprov DKI untuk mendukung penuh pengawasan BPOM, termasuk dalam operasi lapangan.

"Kami siap membantu operasi, termasuk mengerahkan Satpol PP. Kami akan dukung sepenuhnya," kata Pramono.

Pramono juga membuka ruang untuk koordinasi lebih lanjut, termasuk dalam mendukung operasional mobil laboratorium keliling dan peningkatan fasilitas BBPOM di Jakarta.

"Saya cukup tahu karena dulu saya yang menyiapkan Perpres BPOM. Kebutuhan masyarakat tinggi, tapi dukungan internal masih kurang, itu yang harus kita perkuat," tandasnya.