Komisi V Minta Pemerintah Siapkan Skema Zero ODOL Tahun 2027

BeritaNasional.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syafiuddin mendukung penuh kebijakan zero overdimension overloading (ODOL) pada 2027. Pemerintah diminta menyiapkan teknis pelaksanaan dan sosialisasi secara masif.

Menurut dia, larangan truk ODOL penting untuk menjaga keselamatan lalu lintas, memperpanjang usia infrastruktur jalan, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional.

Syafiuddin menilai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya reformasi sektor transportasi darat yang menekankan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan. 

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan matang di semua lini.

"Kami di Komisi V mendukung penuh penerapan zero ODOL pada 2027. Tetapi, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif, terstruktur, dan tepat sasaran agar para pengusaha logistik, operator transportasi, dan sopir truk dapat mempersiapkan diri sejak dini," ujar Syafiuddin pada Selasa (5/8/2025).

Syafiuddin mengatakan, sosialisasi perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk asosiasi pengusaha truk, perusahaan logistik, hingga komunitas sopir di berbagai daerah.

Agar bisa beradaptasi dengan aturan baru dan mengurangi potensi gejolak di lapangan.

Politikus PKB ini mendorong pemerintah menyiapkan skema dukungan kepada pelaku usaha logistik yang terdampak, seperti akses pembiayaan untuk peremajaan armada, insentif pajak, atau program pelatihan sopir.

"Kebijakan zero ODOL bukan hanya soal menertibkan, tetapi juga memastikan ekosistem logistik nasional tetap berjalan efisien dan adil bagi semua pihak," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara membentuk tim bersama untuk mewujudkan Zero ODOL pada 2027.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seusai menemui Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara bersama dengan Komisi V, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman asosiasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Dasco mengatakan pembentukan tim ini karena Presiden Prabowo Subianto berkeinginan memberantas ODOL karena membahayakan.

"Tadi disampaikan oleh menteri sekretaris negara bahwa presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah overdimensi dan overload," terangnya.