Gelar Rakernas, NasDem Bakal Bahas Masalah Sistem Pemilu

Oleh: Ahda Bayhaqi
Selasa, 05 Agustus 2025 | 21:14 WIB
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato saat Rapat Koordinasi Wantim Nasdem se-Indonesia di Jakarta, Jumat (14/2/2025).(Beritanasional.com/Oke Atmaja)
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato saat Rapat Koordinasi Wantim Nasdem se-Indonesia di Jakarta, Jumat (14/2/2025).(Beritanasional.com/Oke Atmaja)

BeritaNasional.com - Partai NasDem akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Makassar pada 8–10 Agustus 2025. Dalam Rakernas ini, NasDem akan melakukan konsolidasi nasional sekaligus membahas sejumlah tantangan kebangsaan, seperti ekonomi politik global dan skema pemilu ideal.

Dua hal utama yang akan dibahas adalah peta jalan kebangsaan dan peta jalan elektoral sebagai komitmen partai dalam menjawab dinamika zaman.

"Ada dua hal ya, kita ingin dapat peta jalan kebangsaan yang menjadi inset partner state. Kedua adalah peta jalan elektoral, itu insetnya. Di dalam dua-duanya mengandung problematik yang cukup luar biasa," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Dedy Ramanta, dalam keterangan pers, Selasa (5/8/2025).

Tantangan ekonomi politik yang dihadapi Indonesia saat ini tidak lepas dari indikator krisis global, proteksionisme perdagangan internasional, hingga masalah domestik seperti ketimpangan lapangan kerja dan pertumbuhan tenaga kerja.

“Kondisi dalam negeri tentang tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja, juga menjadi tantangan tersendiri. Angka pertumbuhan tenaga kerja luar biasa, sementara lapangan kerja belum terfasilitasi dengan baik," jelas Dedy.

NasDem juga menyoroti isu politik seperti pemilu, khususnya soal dampak sistem proporsional terbuka dan praktik politik uang.

"Model pemilu ini kan sekian banyak keputusan MK, salah satunya misalkan proporsional terbuka, itu bagaimana nasibnya di tengah tantangan pemilu yang didominasi oleh politik uang. Makin serentak kan makin besar politik uang," ujar Dedy.

Lebih lanjut, ia menyoroti fenomena deparpolisasi, di mana tingkat keterikatan masyarakat terhadap partai politik terus menurun sejak Pemilu 1999. Hal ini dinilainya sebagai ancaman serius terhadap demokrasi Indonesia.

"Deparpolisasi ini kecenderungan rakyat terhadap partai politik itu dari sejak Pemilu 1999 sampai sekarang terus turun. Bahkan seluruh partai politik kalau dijumlahkan, angka partai ID-nya kan nggak sampai 20 persen," ujar Dedy.

Rakernas ini juga akan mengundang sejumlah pakar ekonomi dan geopolitik untuk memberikan masukan terkait dinamika global yang memengaruhi arah kebijakan nasional, termasuk kebijakan perdagangan seperti tarif 19% yang diberlakukan AS di bawah kebijakan Trump.

"Kita akan minta insert beberapa ahli ekonomi untuk melihat gejala-gejala politik luar negeri dan perdagangan global itu, seberapa jauh akan berdampak terhadap jalan kebangsaan kita," katanya.

Dedy menekankan, forum Rakernas ini akan lebih banyak menghadirkan substansi strategis dibanding sekadar seremoni. Rakernas kali ini mengusung tema “Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa”.

"Dengan rekomendasi konkret untuk memperkuat posisi partai baik di dalam maupun luar negeri," pungkas Dedy.sinpo

Editor: Imantoko Kurniadi
Komentar: