MASTEL Ajak Pemerintah dan Swasta Susun Peta Jalan Lawan Hoaks

Oleh: Imantoko Kurniadi
Minggu, 17 Agustus 2025 | 14:05 WIB
FGD “Menggagas Peta Jalan Mengatasi Disinformasi di Indonesia” yang diselengarakan MASTEL. (Foto/doc. MASTEL)
FGD “Menggagas Peta Jalan Mengatasi Disinformasi di Indonesia” yang diselengarakan MASTEL. (Foto/doc. MASTEL)

BeritaNasional.com -  Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bersama BBC Media Action menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) bertajuk “Menggagas Peta Jalan Mengatasi Disinformasi di Indonesia”, diskusi ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, platform digital, media, akademisi, aktivis literasi digital, serta mitra internasional seperti Sekretariat ASEAN dan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, menekankan pentingnya penanganan serius terhadap penyebaran informasi keliru di ruang digital. “Kita menghadapi tantangan serius: derasnya arus misinformasi, disinformasi, bahkan manipulasi informasi asing yang sistematis. Ini bukan sekadar ancaman komunikasi, tetapi ancaman terhadap kohesi sosial, demokrasi, dan kedaulatan informasi bangsa,” ungkapnya, seperti dikutip dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang 2023 ditemukan lebih dari 11.000 konten disinformasi di internet Indonesia. Isu-isu seperti politik, kesehatan, dan SARA mendominasi.

Sementara itu, riset dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan bahwa aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok merupakan kanal utama penyebaran konten menyesatkan.

Indonesia juga dilaporkan menjadi sasaran manipulasi informasi asing atau Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), yang menyasar kelemahan literasi digital masyarakat serta sistem verifikasi fakta yang masih terbatas, diperparah oleh polarisasi politik yang kian tajam.

Sarwoto menambahkan bahwa hasil dari diskusi ini akan dirumuskan dalam bentuk dokumen kebijakan (policy paper) yang akan diajukan kepada pemerintah dan ASEAN.

“Kita perlu kebijakan yang presisi, adaptif, dan kontekstual, bukan hanya reaktif terhadap hoaks, tapi juga proaktif melindungi ruang informasi kita dari ancaman jangka panjang,” tegasnya.

Selain mendengar masukan dari berbagai pihak, forum ini juga menjadi wadah tukar pengalaman antarnegara dalam mengatasi disinformasi, termasuk praktik pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara etis dan bertanggung jawab.sinpo

Editor: Imantoko Kurniadi
Komentar: