Surplus Beras, DPR Dorong Regulasi Prorakyat

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi VI DPR RI  Firnando Ganinduto mengatakan surplus beras harus menjadi berkah bagi rakyat sehingga pihaknya berkomitmen untuk memerkuat fungsi pengawasan dan mendorong regulasi yang berpihak masyarakat.

“Komisi VI akan terus mengawal agar tata kelola beras lebih efisien, transparan, dan adil. Surplus beras harus menjadi berkah bagi rakyat, bukan paradoks yang merugikan konsumen maupun petani,” kata legislator itu dalam keterangan di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Legislator bidang perdagangan ini menyoroti kondisi harga beras yang masih tinggi di tengah stok nasional melimpah, yakni mencapai 4,2 juta ton pada awal Agustus 2025. Menurut dia, fenomena ini paradoks dalam tata kelola pangan nasional yang harus segera dibenahi.

“Surplus beras seharusnya menjadi jaminan ketersediaan dan kestabilan harga, tetapi kenyataannya, di lapangan harga justru menembus di atas HET (harga eceran tertinggi). Artinya, ada persoalan serius pada distribusi dan pengawasan,” katanya.

Bagi dia, persoalan beras di Indonesia bukan lagi terletak pada produksi, melainkan pada tata kelola distribusi dan rantai pasok yang masih lemah. Dalam hal ini, ia menyebut terdapat dua masalah klasik yang terus berulang.

Pertama, katanya, distribusi tidak efisien yang membuat surplus menumpuk di sebagian wilayah, sementara daerah yang lain menghadapi harga tinggi. Kedua, praktik perantara dan manipulasi harga melalui penimbunan stok yang menciptakan kelangkaan semu.

Ia menyebut dengan rantai distribusi yang panjang dan tidak terkendali, harga beras di tingkat konsumen pun kian melambung. “Pemerintah tidak boleh membiarkan praktik seperti ini terus terjadi karena jelas merugikan rakyat,” tuturnya.

Di sisi lain, dia menilai program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dijalankan Bulog sudah tepat sebagai solusi jangka pendek. Melalui distribusi ke pasar tradisional, ritel modern, hingga Rumah Pangan Kita, intervensi tersebut dinilai efektif menekan gejolak harga.

Kebijakan itu harus didukung dengan analisis tentang pengendalian stok pangan oleh Bulog berapa jumlah stok yang harus ada di gudang dan berapa yang dilepas ke pasar agar HET benar-benar tercapai di tingkat ritel.

Oleh sebab itu, dia mendorong adanya parameter rilis harian/mingguan yang transparan dan terukur, sehingga intervensi pasar tepat sasaran.

Kendati demikian, Frinando memandang intervensi Bulog saja tidak cukup. Kementerian Perdagangan dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam pengawasan rantai pasok beras secara menyeluruh.

“Pengawasan harga dan stok harus dilakukan secara transparan. Jika terjadi lonjakan harga lebih dari 5 persen dalam waktu singkat, pemerintah wajib segera turun tangan. Penegakan HET juga tidak boleh sekadar imbauan, tetapi harus ada tindakan tegas,” ujarnya.

Firnando pun mendorong sinergi antara Bulog, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas beras.

“Pemerintah daerah harus memastikan jalur distribusi lancar, Bulog memperkuat cadangan intervensi, dan Kemendag memastikan pasar berjalan transparan. Semua pihak harus bergerak bersama,” ucapnya. (Antara)