Kasus Korupsi Pertamina, Eks Dirjen Migas Kementerian ESDM Diperiksa Kejagung sebagai Saksi

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa delapan saksi atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023 salah satunya Djoko Siswanto (DS) selaku Kepala SKK Migas sekaligus eks Dirjen Migas Kementerian ESDM berinisial DS.

"DS selaku Kepala SKK Migas (Mantan Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian ESDM) diperiksa sebagai saksi," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).

Selain DS, ada juga HSR selaku Analis Harga dan Subsidi di Dirjen Migas ESDM (2005-2014); LH selaku Junior Officer Gas Operation I PT Pertamina International Shipping; dan TN selaku Corporate Sevodary PT Pertamina (Persero) tahun 2020.

Selanjutnya, SAP selaku Asisten Manajer Crude Trading ISC PT Pertamina (2017-2018); YS selaku SVP IT PT Pertamina; TK selaku SVP Sjared Services PT Pertamina; dan ES selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM (2017) juga turut diperiksa.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Adapun dalam kasus ini Kejagung, telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023. Di mana, 9 tersangka diantaranya telah dilimpahkan ke pengadilan.

Duduk Perkara Kasus

Tindak pidana korupsi para tersangka diduga berkaitan dengan PT Pertamina Patra Niaga yang mengimpor minyak Ron 90 atau sejenis pertalite. Namun, diolah sedemikian rupa menjadi Ron 92 atau pertamax.

Semua minyak itu dipesan dengan mengimpor minyak mentah melalui PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan melibatkan DMUT/Broker.

Padahal saat itu Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Akibat perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP mereka diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp285 triliun.