Dukung Anggota DPR Tidak Flexing, Demokrat: Kita Juga Rakyat

BeritaNasional.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron setuju anggota DPR tidak boleh flexing hartanya di masyarakat. Apalagi anggota DPR juga sama dengan rakyat kebanyakan.

"Nah sehingga juga kalau misalkan memang anggota DPR gak usah jangan flexing, ya saya setuju gitu. Karena kita ini memang kayak rakyat," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Herman mencontohkan, ketika anggota dewan turun ke daerah pemilihannya juga harus merendah. Karena anggota DPR setara dengan rakyat.

"Coba aja kalau kita terjun ke masyarakat, setiap kali, setiap reses terjun ke masyarakat, kan kita juga harus merendah kan, harus sama dengan mereka gitu," kata anggota Komisi VI DPR ini.

Maka itu, anggota dewan sudah seharusnya sensitif dengan kondisi rakyat. "Jadi yang penting bahwa ya menurut saya kita harus sensitif lah terhadap masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani mengaku memberikan usul kepada pimpinan Fraksi Gerindra DPR untuk membuat Rancangan Undang-Undang Anti Flexing. Usulan itu disampaikan dalam rapat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama anggota DPR Fraksi Gerindra di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (8/9/2025) malam.

Dalam rapat selama kurang lebih 2 jam itu, Prabowo berpesan kepada anggota dewan Gerindra tidak flexing ke publik.

"Arahan pak Prabowo kepada kader fraksi gerindra tidak boleh flexing. Saya juga iya iya aja orang saya enggak pernah flexing kan ya," kata Dhani usai rapat.

Maka itu, Dhani mengusulkan agar DPR membuat undang-undang agar anggota dewan tidak flexing. Klaim Dhani, usulan itu disambut baik oleh Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Dan akhirnya tadi saya mengusulkan, kepada pimpinan, bang Dasco, bahwa harus ada UU anti flexing seperti di Cina dan bang Dasco setuju," ucap Dhani.