Komisi VIII DPR Ingatkan Menteri Haji Tidak Korupsi, Jangan Lukai Umat Islam

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengingatkan Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak tidak melakukan tindak pidana korupsi. Praktik korupsi di bidang penyelenggaraan haji akan melukai hati umat Islam.

Maman juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keseriusan pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan jemaah.

"Kami tentu menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Tetapi, yang lebih penting, jangan sampai kementerian ini terjebak pada masalah klasik, yakni korupsi. Kasus korupsi kuota haji yang terjadi pada 2024 harus menjadi peringatan keras. Itu tidak boleh terulang kembali," ujar Maman kepada wartawan pada Kamis (11/9/2025).

Maman mengingatkan praktik korupsi dalam pengelolaan haji tidak hanya merugikan negara tetapi juga menyakiti perasaan umat Islam.

"Setiap tahun jutaan umat Islam menabung selama bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci. Ketika ada penyalahgunaan kuota atau penyimpangan anggaran, itu artinya negara gagal melindungi hak jemaah. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi," kata politikus PKB ini.

Penyelenggaraan haji juga harus semakin profesional, modern dan berorientasi pada pelayanan jamaah. Hal ini mencakup manajemen kuota, sistem digitalisasi pendaftaran, transparansi biaya, penyediaan akomodasi dan transportasi yang layak, hingga penguatan layanan kesehatan.

"Jemaah haji harus berangkat dengan tenang dan kembali dengan selamat. Negara berkewajiban memastikan semua aspek perjalanan dan ibadah berjalan lancar. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang profesional, bukan sekadar seremoni atau kepentingan politik," kata Maman.

Selain itu, politisi asal Dapil Jawa Barat IX itu juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah, DPR, ormas Islam, dan masyarakat sipil dalam pengawasan haji. Ia menyebut, pengawasan publik yang kuat adalah kunci agar kementerian baru ini tetap berada di jalur yang benar.

"Kami di DPR siap bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun sistem penyelenggaraan haji yang bersih. Namun, kami juga akan menjadi mitra kritis agar setiap rupiah dan setiap kuota haji digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah," tandasnya.

Dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah, Maman berharap kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan haji semakin meningkat, dan Indonesia bisa menjadi contoh negara yang sukses mengelola ibadah haji secara modern, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.