25 Anggota Sudah Tergabung, Pansus DPR soal Konflik Agraria Segera Berjalan

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan panitia khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria siap berjalan. Dasco mengungkap sudah ada 25 anggota DPR yang bergabung dalam Pansus.

Pansus ini menjadi salah satu keputusan politik DPR setelah audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada Rabu (24/9/2025).

"Hari ini aja udah 25," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Namun, Dasco belum menyebut siapa saja yang menjadi anggota Pansus tersebut. Menurutnya, jumlah anggota yang bergabung sudah mencukupi agar Pansus bisa dibentuk.

Sementara, DPR akan mengesahkan pembentukan Pansus ini rapat paripurna penutupan masa sidang pada 2 Oktober 2025.

Diberitakan, Audiensi pimpinan DPR bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan organisasi rakyat menghasilkan tiga kesimpulan. Salah satunya, DPR segera membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.

Pimpinan DPR yang diwakili Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menerima aspirasi petani mengenai reformasi agraria.

Kesimpulan audiensi pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang wilayah NKRI.

"Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh DPR, yang pertama DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Kesimpulan kedua, DPR mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria.

"Kedua, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria," ujar Dasco.

Terakhir, DPR akan membentuk panitia khusus atau Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Dasco berjanji pembentukan Pansus akan disahkan pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang pada 2 Oktober 2025.

"Ketiga, DPR akan bentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025," kata Ketua Harian DPP Gerindra ini.