Menlu Sugiono: Dukungan Politik untuk UNRWA adalah Keharusan

BeritaNasional.com -  Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa dukungan politik terhadap Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) bukan sekadar opsi, melainkan kewajiban.

Penegasan ini disampaikan di tengah adanya upaya pembubaran badan yang telah puluhan tahun membantu jutaan warga Palestina tersebut.

Dalam pertemuan Tingkat Menteri Tahunan mengenai UNRWA yang digelar di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, Kamis (25/9/2025), Sugiono menekankan pentingnya peran badan itu.

“Dukungan politik bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan, terutama dalam hal perpanjangan mandatnya,” ujar Sugiono.

Ia menambahkan, kehadiran Indonesia pada forum itu menjadi bentuk penegasan kembali komitmen yang tidak tergoyahkan terhadap UNRWA. Menurutnya, keberadaan badan tersebut bukan hanya vital, tetapi juga nyata bagi jutaan pengungsi Palestina.

UNRWA Hadapi Tekanan Politik dan Krisis Dana

Sugiono mengingatkan bahwa UNRWA saat ini menghadapi tekanan politik sekaligus masalah finansial yang mengancam operasionalnya.

“Tantangan ini mencakup tekanan politik, kekurangan pendanaan, hingga upaya untuk melemahkan, menghapus, atau bahkan membubarkan badan ini,” jelasnya.

Secara politik, Israel disebut telah menghalangi kerja UNRWA, antara lain dengan melarang aktivitas badan itu di wilayah Palestina yang diduduki. Selain itu, penghentian perjanjian 1967 antara Israel dan UNRWA juga semakin membatasi ruang gerak, termasuk mencabut hak istimewa serta kekebalan staf UNRWA.

Di sisi lain, pendanaan lembaga ini kian menipis karena beberapa negara menarik dukungan finansialnya. Mengingat sebagian besar dana UNRWA berasal dari sumbangan sukarela, badan tersebut kini kesulitan menjaga kelangsungan operasional.

Komitmen Indonesia untuk Terus Mendukung

Pemerintah Indonesia juga menyoroti inisiatif UN Aid Initiatives dari Sekretaris Jenderal PBB, khususnya Workstream 3, yang mengajukan gagasan restrukturisasi bantuan kemanusiaan di seluruh badan PBB.

Menurut Sugiono, langkah perubahan tersebut tidak boleh mengurangi atau mengubah mandat UNRWA, terutama terkait perlindungan hak-hak pengungsi Palestina.

“Lebih jauh lagi, karena pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi merupakan nadi dari operasi UNRWA, Indonesia tetap berkomitmen untuk berkontribusi kepada UNRWA, baik melalui pemerintah kami maupun melalui saluran-saluran inovatif lainnya,” kata Sugiono.

Diperkirakan, UNRWA hanya mampu beroperasi normal hingga akhir September 2025. Bahkan, pada November, lembaga itu diproyeksikan hanya bisa berjalan dua hari dalam seminggu.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Indonesia telah meningkatkan kontribusi sejak 2024. Bantuan itu tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BAZNAS, serta peningkatan kontribusi sukarela yang dikoordinasikan bersama.