Kapolri Gelar Dialog Publik dengan Masyarakat Sipil, Bahas Demokrasi dan Reformasi Polri

BeritaNasional.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melangsungkan dialog publik yang turut mengundang sejumlah koalisi masyarakat sipil dan tokoh untuk menerima saran dan kritik demi perbaikan Institusi Korps Bhayangkara.

Menurutnya, dari hasil dialog ini telah menjadi sarana bagi pihaknya dalam menyerap masukan dalam rangka menjaga ruang demokrasi Indonesia.

"Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat Sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan," kata Sigit di PTIK, Jakarta Senin (29/9/2025).

Sigit memandang, dari hasil dialog yang telah berlangsung telah menjadi masukan yang penting bagi pihaknya untuk mengambil langkah tindak lanjut, salah satunya dalam menyikapi tragedi kerusuhan pada akhir Agustus lalu.

"Karena ada peristiwa kerusuhan tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya,” ucapnya.

“Dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi baik dari sisi polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat," sambung dia. 

Oleh sebab itu, Sigit menambahkan forum dialog bersama koalisi masyarakat sipil ini bakal digelar secara berkelanjutan. Demi memastikan Polri akan terus melakukan perbaikan serta beradaptasi dengan segala bentuk tantangan zaman yang ada. 

"Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan melakukan transformasi reformasi," pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid menyampaikan salah satu pembahasan dari dialog itu yakni berkaitan dengan pembebasan sejumlah aktivis terkait aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.

"Kami menyampaikan kepada jajaran kepolisian hari ini, termasuk Bapak kapolri, untuk membebaskan para aktivis yang hingga hari ini masih ditahan," imbuhnya.

Sementara, Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur mengemukakan bahwa pihaknya telah mendorong Polri agar melakukan perbaikan eksternal maupun internal. Salah satunya berkaitan kontrol penyidikan dengan memperbarui peraturan kepolisian yang ada sejak 2010. 

Selain itu, kata Isnur. YLBHI juga meminta agar Polri bisa mengevaluasi proses perekrutan hingga pendidikan untuk lebih menghargai kebebasan berekspresi.

"Kita mendorong adanya bagaimana struktur dan program baik dari mulai pendidikan, rekrutmen, kemudian upgrading setiap anggota itu lebih memahami bagaimana protap dan lebih menghargai kebebasan berekspresi, membuka ruang agar teman-teman yang mendorong perubahan itu dijamin dan dilindungi," tutur Isnur.

Berikut 10 tokoh yang tergabung dalam dialog publik bersama kepolisian pada Senin (29/9/2025) : 

1. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)

2. Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)

3. Rocky Gerung (Pengamat Politik)

4. M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)

5. Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)

6. Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)

7. Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)

8. Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI)

9. Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)

10. Iftitah Sari (Sekjen / Manajer Program Institute For Criminal Justice Reform).