Pemprov Jakarta Bentuk Satgas Khusus untuk Pembenahan Kawasan Kota Tua

Oleh: Lydia Fransisca
Minggu, 19 Oktober 2025 | 17:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Beritanasional/Lydia)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Beritanasional/Lydia)

BeritaNasional.com - Pemprov DKI Jakarta akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk membenahi kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. 

Langkah ini dilakukan agar proses revitalisasi kawasan bersejarah tersebut berjalan lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembenahan kawasan Kota Tua tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Karena itu, dibutuhkan kerja bersama lintas lembaga untuk memastikan perencanaan berjalan optimal.

“Kami sudah bersepakat untuk ada task force (satgas) yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah Jakarta. Nantinya dalam perjalanan pasti akan ada BUMN, BUMD, dan swasta,” kata Pramono di kawasan Kota Tua, dikutip Minggu (19/10/2025).

Menurutnya, satgas tersebut akan menyusun pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk menentukan kontribusi sektor swasta dalam proses revitalisasi.

Pramono menjelaskan, pembenahan infrastruktur dasar di kawasan Kota Tua ditargetkan mulai pada awal 2026. Pekerjaan akan mencakup peningkatan kualitas jalan, perbaikan aliran sungai, dan penataan jalur pedestrian.

“Dengan demikian, benar-benar daerah ini sudah harus siap untuk menjadi tempat baru, hub baru, bagi Jakarta yang ya tentunya semua masyarakat bisa, tetapi kita ingin juga secara khusus menarik turis-turis dari Eropa Barat, Eropa Timur, ya tentunya juga dari Asia, Jepang, China, dan sebagainya,” ujar Pramonk.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemprov Jakarta tersebut. 

Ia menilai kawasan Kota Tua memiliki potensi besar untuk menjadi ikon baru Jakarta di masa depan.

“Tentunya keterlibatan kami dalam hal ini kita akan fully support, karena memang kalau kita lihat ada beberapa gedung di sini yang memang dimiliki oleh badan usaha milik negara atau BUMN, contohnya dimiliki oleh Mandiri, dimiliki oleh PT Pos, dimiliki oleh PT KAI, dan yang lain-lain,” ujar CEO Danantara itu.

Ia menambahkan, pemerintah berencana memperbaiki sejumlah gedung BUMN di kawasan Kota Tua dengan tetap mempertahankan nilai sejarahnya.

“Kemudian kami tetap akan berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi terus, agar ke depannya apa nih yang akan direncanakan secara bersama-sama, itu bisa kita laksanakan sesuai dengan porsinya masing-masing,” tandas Rosan.
 sinpo

Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Komentar: