Raih Kedaulatan Energi, Indonesia Menuju 100 Persen EBT dalam 10 Tahun

BeritaNasional.com - Indonesia memasuki era strategis dalam kebijakan energi nasional. Bukan sekadar mengejar pemenuhan kebutuhan listrik, tetapi mewujudkan kedaulatan energi dengan transisi penuh menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Komitmen besar ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia akan mengoperasikan 100 persen listrik bersumber dari EBT dalam sepuluh tahun ke depan. Visi ambisius ini mencerminkan langkah tegas kepemimpinan nasional menuju masa depan yang lebih hijau dan mandiri energi.

Kemandirian Energi dan Potensi Raksasa EBT

Transisi energi ini dinilai sebagai kebutuhan strategis. Dengan memperbesar porsi listrik berbasis EBT, negara dapat memutus ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, meredam dampak fluktuasi harga energi global, dan pada akhirnya memperkuat ekonomi nasional.

Indonesia memiliki potensi EBT yang luar biasa besar, mencapai 3.686 gigawatt (GW). Energi surya menjadi primadona dengan potensi antara 3,3 hingga 20 terawatt-peak (TWp). Potensi melimpah ini membuka gerbang bagi inovasi teknologi, investasi hijau, hingga peluang menjadi eksportir energi bersih ke berbagai negara.

Roadmap dan Dukungan Anggaran

Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, di mana 42,6 GW ditargetkan berasal dari energi terbarukan.

Hingga awal 2025, bauran EBT nasional telah mencapai 14,1 persen dan ditargetkan menyentuh angka 23 persen pada akhir 2025, sebagai langkah awal menuju target 100 persen EBT di tahun 2035.

Dukungan finansial juga disiapkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang mengalokasikan pendanaan triliunan rupiah untuk proyek strategis EBT seperti PLTS terapung, panas bumi, dan pembangunan sistem transmisi hijau antarwilayah.

Menjamin Swasembada di Pelosok Negeri

Presiden Prabowo menyebut bahwa transisi energi merupakan bagian integral dari perjuangan nasional menuju kemandirian. Hal ini terbukti dari dampak EBT yang akan terasa hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

“Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi. Setiap kecamatan bisa swasembada energi. Setiap kabupaten bisa swasembada energi. Pulau-pulau terpencil akan punya energi swasembada. Desa-desa yang sangat terpencil yang di gunung-gunung juga bisa punya akses terhadap energi, terhadap listrik,” ujar Prabowo pada 26 Juni 2025, dikutip dari laman resmi Presiden Republik Indonesia.

Sinyal Kuat dan Transisi Berkeadilan

Visi 100 persen EBT ini disambut baik oleh CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Dia menilai target ini sebagai sinyal kuat percepatan transisi energi, dengan catatan harus diikuti oleh kebijakan yang konsisten dan insentif investasi yang kuat. Fabby juga menekankan bahwa transisi ini harus berlandaskan keadilan.

“Pada akhirnya, transisi energi bukan hanya soal mengganti sumber daya energi, tetapi juga memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat bisa menikmati udara yang bersih, listrik yang andal, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Inilah esensi dari transisi energi berkeadilan yang ingin kita wujudkan,” ungkap Fabby melalui keterangan persnya pada Senin (20/10/2025).

Meski tantangan masih meliputi isu infrastruktur penyimpanan hingga sinkronisasi regulasi, arah transformasi ini memberikan optimisme besar. Indonesia dianggap memiliki modal yang lengkap: potensi surya dan panas bumi yang melimpah, serta kesadaran publik yang kian tumbuh terhadap energi bersih.

‘’Kini saatnya seluruh elemen bangsa bersatu dalam kebanggaan ini. Ketika Indonesia berhasil menyalakan listrik dari sumber terbarukan, yang sesungguhnya terbarui bukan hanya energi, tetapi juga semangat kebangsaan dan kemandirian. Indonesia sedang menulis bab baru sejarahnya, bab tentang bangsa yang hijau, tangguh, dan berdaulat energi,’’ tutup Fabby.