Tolak Visa Atlet Israel Berujung Sanksi, Ketua Komisi X DPR: IOC Perlu Objektif dan Tidak Standar Ganda

BeritaNasional.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyesalkan keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat penolakan visa bagi atlet Israel di ajang Kejuaran Dunia Senam Artistik 2025. Menurutnya, kebijakan Indonesia berlandaskan pada kedaulatan nasional dan politik luar negeri bebas aktif yang menolak segala bentuk penjajahan.

 

“Sikap Indonesia bukan bentuk diskriminasi terhadap atlet, melainkan konsistensi moral bangsa dalam memperjuangkan kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina,” tegas Hetifah, yang dikutip Jumat (24/10/2025). 

 

Hetifah mendorong pemerintah melalui Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk melakukan komunikasi dan diplomasi aktif dengan IOC agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik tanpa merugikan dunia olahraga nasional.

 

Lebih lanjut, Hetifah menilai bahwa IOC juga perlu bersikap objektif dan tidak menerapkan standar ganda terhadap negara yang berupaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

 

Guna menjembatani posisi Indonesia sebagai anggota IOC sekaligus pendukung perjuangan Palestina, Hetifah menilai, perlu ditempuh jalur diplomasi yang terbuka dan konstruktif.

 

“Indonesia harus menegaskan komitmennya terhadap sportivitas dan perdamaian dunia, sambil meminta IOC menghormati sikap kemanusiaan Indonesia,” saran Hetifah.

 

Komisi X DPR RI, kata Hetifah, akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan siap meminta penjelasan dari Kemenpora serta KOI dalam forum resmi bila diperlukan. Ia meyakini pemerintah akan mengambil langkah diplomatis yang cermat dan bermartabat untuk menjaga kehormatan Indonesia di dunia olahraga.

 

Sebagai langkah jangka panjang, Hetifah pun mendorong adanya kebijakan terpadu antara Kemenpora, Kemenlu, dan KOI untuk mengantisipasi isu politik sensitif dalam ajang olahraga internasional.

 

“Indonesia harus mampu memisahkan urusan olahraga dari politik tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan konstitusional,” pungkas Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) itu.