110 WNI Jadi Korban Online Scam di Kamboja, Ketua DPR Dorong Sistem Peringatan Dini

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta ada evaluasi sektor pekerja migran agar tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan saat bekerja di Kamboja.

Hal itu menanggapi kasus 110 WNI menjadi korban penipuan dari (online scam) di Kamboja. Menurut Puan, kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan pekerja di luar negeri dan kebutuhan mendesak lapangan pekerjaan di dalam negeri.

"Kasus ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa kebutuhan ekonomi dan sempitnya kesempatan kerja yang aman di dalam negeri sering kali memaksa warga kita mengambil risiko tinggi berangkat kerja ke luar negeri," ujar Puan pada Kamis (30/10/2025).

Puan meminta pemerintah memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi. Masalah ini dinilai bukan hanya menyangkut perlindungan diplomatik, tetapi juga mencerminkan tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong WNI mencari pekerjaan ke luar negeri tanpa melalui jalur resmi.

"Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi di mana pun mereka bekerja," ujar Puan.

Puan meminta perlindungan pekerja migran Indonesia harus dimulai sejak tahap prakeberangkatan. Mulai memastikan calon pekerja memperoleh informasi yang benar, pelatihan layak, sampai penempatan yang terverfikasi.

"Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait, perlu memperkuat koordinasi agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa izin penempatan resmi," jelas Puan.

Politikus PDIP ini menekankan pentingnya pengawasan teknis di lapangan terhadap jalur mobilitas pekerja non-prosedural. Puan mendorong adanya sistem peringatan dini bagi pekerja migran Indonesia yang melibatkan kerja sama antar lembaga.

Puan menyebut harus ada kolaborasi dari Ditjen Imigrasi, aparat bandara, hingga maskapai penerbangan untuk memantau perjalanan mencurigakan ke negara-negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos, yang diketahui menjadi pusat aktivitas penipuan daring dan kerja paksa.

"Lonjakan penerbangan ke negara yang tidak memiliki hubungan resmi penempatan pekerja migran juga harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu membangun mekanisme deteksi dini di titik keberangkatan agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa perlindungan negara," ujarnya.

Puan juga memberi dukungan terhadap langkah evakuasi yang dilakukan KBRI Phnom Penh dan KP2MI terhadap PMI yang menjadi korban online scam di Kamboja. Meski begitu, ia mengingatkan agar tindakan tersebut tidak berhenti hanya sampai pada upaya penyelamatan.

"Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal," ujar Puan.

"Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka," lanjutnya.

Di sisi lain, Puan menilai akar persoalan migrasi nonprosedural harus dijawab dengan kebijakan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja produktif di dalam negeri, terutama di sektor-sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.

Puan juga mendorong agar pemerintah memperluas skema public-private partnership dalam investasi tenaga kerja, memperkuat pelatihan vokasi, dan mempercepat pembangunan kawasan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

"Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi," ungkap Puan.

"Karena itu, kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional," lanjutnya.

Puan menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara intensif untuk memastikan pemerintah menindak tegas jaringan perekrut ilegal di dalam negeri dan memperkuat diplomasi perlindungan bagi WNI di luar negeri.

"Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat," tegas Puan.

"Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang aman, bermartabat, dan memberi harapan. Tugas negara adalah menciptakan ekosistem kerja yang melindungi, bukan mengeksploitasi," tandasnya.