Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Komisi VI Pertanyakan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Kerugian

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menanggapi pernyataan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh sebagai investasi sosial. Herman menghargai pendapat tersebut.

"Itu fine gitu ya menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Namun, Herman menyinggung kondisi Whoosh hari ini yang merugi sampai triliunan rupiah. Karena itu, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

"Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah, rugi ini siapa yang akan menalangi kalau memang ini bagian dari investasi sosial?" ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini menilai negara harus berupaya meningkatkan produktivitas nasional, tapi harus bisa meminimalisir potensi kerugian pada moda transportasi.

"Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?"

Saat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak utang Whoosh dibayar melalui APBN. Jika dianggap sebagai investasi sosial, seharusnya kerugian itu ditanggung oleh negara.

"Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah. Ini kan masalahnya sekarang rugi siapa ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa," ujarnya.

Herman menyerahkan kepada pemerintah untuk bisa merumuskan skema pembayaran utang Whoosh. Menurutnya pemerintah perlu segera mengambil tindakan.

"Pada akhirnya hari ini menurut saya kita serahkan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah akan menyikapi seperti ini," katanya.