Akhiri Rekor Shutdown Terlama, Trump Teken Undang-undang Pendanaan Pemerintah

BeritaNasional.com - Setelah penutupan pemerintahan (government shutdown) terlama dalam sejarah Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump pada Rabu (12/11/2025) waktu setempat akhirnya menandatangani undang-undang bipartisan yang akan mendanai operasional pemerintah hingga akhir Januari. 

Penandatanganan ini secara resmi mengakhiri krisis pendanaan yang telah berlangsung selama 43 hari.

Saat menandatangani RUU anggaran di Gedung Putih, Presiden Trump menuding lawan politiknya bertanggung jawab atas krisis tersebut.

"Para ekstremis di partai lawan bersikeras menciptakan penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah Amerika. Mereka melakukannya murni karena alasan politik," kata Trump yang dikutip dari Antaranews pada Kamis (13/11/2025). 

"Ini bukan cara yang tepat untuk menjalankan negara. Saya harap kita semua sepakat bahwa pemerintah tidak boleh ditutup lagi," tambahnya.

Lolosnya Anggaran Bipartisan

Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui perjanjian bipartisan tersebut dengan suara tipis, yakni 222 berbanding 209. Sebelumnya, Senat telah menyetujui kesepakatan tersebut pada hari Senin.

Kesepakatan ini mengakhiri jeda pendanaan dan mengalokasikan dana pemerintah dengan besaran anggaran seperti periode sebelumnya, yang berlaku hingga 30 Januari.

Undang-undang yang baru diteken ini juga mencakup paket alokasi dana selama tiga tahun. Dana ini akan mencakup lembaga dan program penting pemerintah, sekaligus memastikan pemanggilan kembali para pegawai federal yang terpaksa dirumahkan atau dipaksa bekerja tanpa bayaran selama penutupan berlangsung.

Kegagalan Mencapai Kesepakatan Lanjutan

Penutupan pemerintahan dimulai pada 1 Oktober setelah negosiasi mengenai prioritas pengeluaran federal menemui jalan buntu. Selama periode tersebut, ribuan pegawai federal terpaksa dirumahkan, sementara banyak layanan pemerintah mengalami pengurangan atau penangguhan.

Partai Demokrat telah menggunakan penutupan ini untuk menekan Partai Republik agar memperpanjang subsidi perawatan kesehatan di bawah Affordable Care Act (ACA) dan membatalkan pemotongan program perawatan kesehatan Medicaid bagi warga berpenghasilan rendah.

Namun, tidak satu pun tujuan utama Partai Demokrat tersebut yang berhasil dicapai selama penutupan. Partai Republik hanya menyetujui untuk mengadakan pemungutan suara di Senat mengenai subsidi ACA yang akan berakhir pada akhir tahun.