Tegaskan Bukan Oposisi, Sultan Najamudin: DPD Siap Dukung Program Prabowo

BeritaNasional.com - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan komitmennya untuk membawa DPD menuju arah baru sebagai parlemen yang modern, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Menurutnya, konsolidasi internal menjadi fokus awal kepemimpinannya dan ia pun berani mengakui bahwa DPD periode ini merupakan “periode paling solid” dalam sejarah lembaga tersebut.

“Ini bukan soal kepentingan pribadi. Tugas kami hanya lima tahun, dan harus digunakan untuk menghasilkan yang terbaik bagi negara dan daerah,” kata Sultan dalam sesi diskusi DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema "Membangun Sinergi Pusat dan Daerah untuk Ekonomi yang Lebih Merata" di Bandung, Sabtu (22/11/2025) malam.

Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Yorrys Raweyai turut menjadi pembicara dalam diskusi yang dipimpin oleh Ketua KWP Ariawan selaku moderator.

Sultan pun menekankan bahwa DPD tidak berada dalam posisi oposisi karena bukan partai politik. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah dan DPR dinilai menjadi kunci mempercepat kerja-kerja kelembagaan. Apalagi, banyak juga program baik dari Presiden Prabowo Subianto yang perlu didukung.

“Kita harus bergerak cepat, tidak boleh terjebak dalam perdebatan berkepanjangan. Presiden punya banyak program yang baik, dan DPD siap mendukung agar semua berjalan efektif,” ujarnya.

Menurut Sultan, sistem presidensial Indonesia memberikan kekuatan besar kepada eksekutif, sehingga kerja-kerja legislasi membutuhkan sinergi dan komunikasi yang intens.

Ia menyebut, model kerja kolaboratif telah menghasilkan percepatan penyelesaian berbagai persoalan daerah selama setahun terakhir.

Gagas Konsep “Green Democracy”

Salah satu gagasan besar yang dibawa Sultan adalah Green Democracy dan Green Parliament, yang menurutnya merefleksikan peran DPD sebagai representasi daerah yang tidak hanya mewakili manusia, tetapi juga ekosistem.

“DPD itu bicara daerah, dan daerah tidak hanya soal masyarakat, tapi juga ekologi, alam, dan keberlanjutan,” ujarnya.

DPD kini telah mengajukan tujuh RUU prioritas, tiga di antaranya berbasis konsep Green Democracy yakni, RUU Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Daerah Kepulauan.

Sultan menilai, ketiga RUU tersebut penting untuk menjawab kekosongan regulasi nasional terkait isu-isu keberlanjutan yang selama ini tertinggal dibandingkan negara lain.

Selain itu, Sultan menambahkan, untuk memperkuat posisi DPD, Sultan memperkenalkan branding baru Great Parliament from the Regions, sebuah gagasan yang menurutnya merefleksikan peran DPD sebagai legislator yang berpikir jauh ke depan.

“Kita harus membangun parlemen yang memikirkan 10, 20, bahkan 100 tahun ke depan,” katanya.

Ia juga mendorong internal DPD agar lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan green diplomacy, green economy, hingga green governance, yang menurutnya akan membuat DPD menjadi lembaga aspirasi daerah yang lebih kuat dan dipercaya publik.

Apalagi, menurut senator asal Provinsi Bengkulu ini, dengan 152 Anggota yang merepresentasikan 76 juta suara rakyat Indonesia, DPD membawa legitimasi besar dari daerah. Dan dengan modal sosial itu, ia optimistis DPD periode ini dapat mencapai capaian historis dalam penguatan peran dan kewenangannya.

“Saya meyakini bahwa ketika legitimasi kita tinggi di mata masyarakat, negara akan melihat DPD sebagai lembaga yang harus diperkuat. Bukan karena keinginannya pimpinan atau anggota, tapi karena tuntutan publik,” tegas Sultan.

Di akhir pemaparannya, Sultan menegaskan perlunya dukungan media dan publik dalam memperkuat kerja DPD.

“Dukungan teman-teman semua sangat penting bagi perjalanan lembaga ini,” tandasnya.