Bencana Landa Berbagai Daerah, DPR Minta Kemendikti Beri Keringanan UKT Mahasiswa Terdampak

BeritaNasional.com - Dalam bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, banyak juga pelajar dan keluarganya turut jadi korban. Karenanya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memberikan dispensasi akademik dan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa dari daerah terdampak bencana.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan dispensasi atau penundaan pembayaran uang sekolah maupun uang kuliah bagi peserta didik yang terdampak," kata Esti dikutip di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Menurut Esti, kebijakan seperti itu penting untuk dilakukan guna meringankan beban keluarga mahasiswa yang sedang berjuang memulihkan kondisi pasca bencana.

Apalagi, kata dia, bencana banjir dan longsir yang melanda sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi, banjir besar di Kalimantan, gelombang tinggi di pesisir Jawa-Bali, hingga musibah kebakaran permukiman warga di Papua dan Jakarta itu berdampak signifikan. Tak hanya merusak infrastruktur dan permukiman, tetapi juga mengguncang keberlangsungan pendidikan ribuan pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia.

"Untuk itu, kami meminta kepada Kemendiktisaintek untuk segera mendata seluruh mahasiswa dari daerah terdampak bencana melalui kampus-kampus di seluruh Indonesia dan memberikan dispensasi penundaan dan keringanan pembayaran SPP-nya, mengingat ini sudah mendekati UAS dan memasuki semester genap 2026," pintanya. 

Esti pun menegaskan bahwa pendataan itu tidak dapat menunggu laporan pasif. Setiap kampus harus bersikap proaktif mengidentifikasi mahasiswa terdampak bencana melalui fakultas, biro akademik, dan himpunan mahasiswa daerah.

"Dispensasi akademik menjelang UAS adalah kewajiban negara, bukan kebijakan opsional. Mahasiswa yang sedang berada di daerah bencana mengalami hambatan serius, rumah rusak bahkan tenggelam, belum lagi kehilangan dokumen akademik, jaringan internet dan listrik putus, transportasi terputus, trauma dan kondisi keluarga tidak stabil," terang Esti. 

Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti masalah ribuan mahasiswa yang tidak dapat mengakses pembelajaran daring karena jaringan seluler yang rusak, pemadaman listrik, hilangnya perangkat, hingga ketiadaan jaringan internet publik di posko pengungsian.

Ia pun mendorong adanya kolaborasi lintas kementerian dan operator telekomunikasi, termasuk untuk menyediakan jaringan internet publik darurat di posko-posko pengungsian.

"Kirimkan akses internet bergerak atau mobile BTS ke titik terdampak. Berikan paket kuota darurat gratis bagi mahasiswa, dan pastikan pembelajaran daring tetap dapat diikuti mahasiswa terdampak," tambah Esti.

Sumber: Antara