Paripurna Penutupan Masa Sidang II, DPR Sahkan RUU Penyesuaian Pidana dan Tentukan Arah Prolegnas 2026

BeritaNasional.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini (8/12/2025) resmi menutup Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

Penutupan dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-10 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Dasco, didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI lainnya, Adies Kadir.

Rapat paripurna kali ini padat dengan agenda krusial, mulai dari pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga penentuan arah legislasi DPR di tahun mendatang.

RUU Penyesuaian Pidana Resmi Disahkan

Agenda utama dalam rapat tersebut adalah Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penyesuaian Pidana. Dengan disahkannya RUU ini, DPR telah menyelesaikan salah satu pekerjaan rumah penting di bidang hukum pidana.

Prolegnas dan Inisiatif RUU Baru

Selain itu, DPR juga menentukan arah kebijakan legislasi ke depan:

Revisi Prolegnas: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaporkan hasil pembahasan atas Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026, serta Perubahan Kedua Prolegnas RUU Tahun 2025-2029. Laporan ini dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Inisiatif RUU BPIP dan Perlindungan Saksi: Rapat juga mendengarkan pendapat akhir Fraksi-Fraksi terkait dua RUU inisiatif DPR, yakni RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diusulkan oleh Baleg, dan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diusulkan oleh Komisi XIII. Kedua RUU tersebut diputuskan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Uji Kelayakan dan Pembentukan Pansus

DPR turut mengambil keputusan strategis di sektor pembangunan dan hukum internasional:

Pengurus LPJK: Komisi V DPR RI melaporkan hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) bagi Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk periode 2025-2029, yang kemudian disahkan.

Pembentukan Pansus: Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan dua RUU penting, yaitu RUU tentang Desain Industri dan RUU tentang Hukum Perdata Internasional, juga ditetapkan dalam rapat tersebut.

Rapat Paripurna ke-10 ini diakhiri dengan Pidato Ketua DPR RI, menandai penutupan resmi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.