India Pertimbangkan Aturan Pelacakan Lokasi Satelit Tanpa Opsi Nonaktif

BeritaNasional.com -  Belum lama setelah kontroversi soal kewajiban pemasangan aplikasi keamanan Sanchar Saathi mereda, India kembali dihadapkan pada isu baru yang memicu diskusi panas soal privasi digital.

Kali ini, pemerintah pusat dilaporkan sedang mempertimbangkan proposal dari industri telekomunikasi yang meminta agar fitur pelacakan lokasi berbasis satelit di smartphone bisa dimatikan oleh pengguna.

Menurut laporan Reuters, Senin (8/12/2025) pemerintah India telah lama mengeluhkan kurang akuratnya data lokasi yang diberikan operator saat lembaga penegak hukum mengajukan permintaan resmi dalam penyelidikan.

Selama ini, operator hanya dapat mengandalkan data dari menara seluler, yang sering kali memberikan lokasi perkiraan dan selisih jarak yang cukup jauh.

Operator Tekan Pemerintah agar A-GPS Wajib Aktif di Semua Smartphone

Sebelumnya Cellular Operators Association of India (COAI), yang menaungi perusahaan besar seperti Reliance Jio dan Bharti Airtel, mengusulkan agar pemerintah mewajibkan pabrikan smartphone mengaktifkan fitur A-GPS secara permanen.

Teknologi ini menggabungkan sinyal satelit dengan data seluler untuk menghasilkan lokasi yang jauh lebih presisi.

Jika disetujui, pengguna tidak lagi memiliki opsi untuk mematikan pelacakan berbasis satelit pada perangkat mereka menjadikannya fitur always-on.

Namun usulan tersebut ditolak oleh raksasa teknologi seperti Apple, Samsung, dan Google. Melalui asosiasi India Cellular & Electronics Association (ICEA), Apple dan Google menegaskan bahwa kebijakan pelacakan lokasi permanen “tidak memiliki preseden di negara mana pun di dunia.”

Dalam surat rahasia yang dikirim ke pemerintah pada Juli lalu, ICEA menyampaikan bahwa usulan tersebut menimbulkan “concerns hukum, privasi, dan keamanan nasional”

Mereka juga menilai bahwa mewajibkan A-GPS aktif sepanjang waktu merupakan bentuk regulatory overreach atau tindakan berlebihan dalam regulasi perangkat digital.

Isu ini tidak hanya berhenti di wajib aktifnya A-GPS. COAI juga menyoroti fitur pop-up peringatan yang muncul ketika operator ingin mengakses lokasi pengguna.

Menurut mereka, notifikasi tersebut memungkinkan pengguna dapat menyadari bahwa ia sedang dilacak oleh aparat keamanan.

COAI pun meminta pemerintah agar memerintahkan pembuat smartphone untuk menonaktifkan pop-up tersebut.

ICEA kembali menolak permintaan itu, menyatakan bahwa pemberitahuan akses lokasi merupakan bagian penting dari perlindungan privasi pengguna. “Privacy concerns should take priority,” tegas mereka dalam surat yang sama.

Dalam laporan yang sama menyebut, Kementerian Dalam Negeri India dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan para eksekutif industri smartphone pada Jumat besok untuk membahas proposal tersebut. Namun pertemuan itu ditunda dan belum ditentukan jadwal penggantinya.

Debat soal tracking perangkat, akurasi data lokasi, dan batasan privasi pribadi diperkirakan masih akan terus berlanjut. Jika pemerintah memutuskan mendukung usulan ini, India bisa menjadi negara pertama dengan regulasi pelacakan satelit permanen pada smartphone.