Somalia Protes Israel yang Akui Somaliland, Ungkap Upaya Pencaplokan Wilayah

BeritaNasional.com - Pemerintah Republik Federal Somalia memprotes sikap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland sebagai negara. Somalia menegaskan kembali komitmen absolut terhadap kedaulatan, persatuan nasional, dan integritas wilayahnya, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Sementara Republik Federal Somalia, Piagam PBB, Undang-Undang Pendirian Uni Afrika, serta piagam dan perjanjian Liga Arab dan OKI.

"Pemerintah Federal Somalia secara tegas dan tanpa ragu menolak serangan yang disengaja terhadap kedaulatannya dan langkah melanggar hukum oleh Israel yang berupaya mengakui wilayah utara Somalia. Wilayah Somaliland merupakan bagian integral, tak terpisahkan, dan tak dapat dipisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Federal Somalia," Menteri Luar Negeri Somalia Ali Omar, yang dikutip melalui laman resminya, Minggu (28/12/2025). 

Somalia pun menggarisbawahi bahwa wilayahnya adalah negara berdaulat tunggal dan tak terbagi, dan tidak ada pihak luar yang memiliki wewenang atau kedudukan untuk mengubah persatuan atau konfigurasi wilayahnya. Setiap deklarasi, pengakuan, atau pengaturan yang berupaya merusak realitas ini adalah batal, tidak sah, dan tidak berdampak hukum atau politik apa pun menurut hukum internasional.

"Masalah-masalah yang berkaitan dengan persatuan, pemerintahan, dan tatanan konstitusional Somalia tetap menjadi hak prerogatif eksklusif rakyat Somalia, yang harus diselesaikan semata-mata melalui cara-cara yang sah, konstitusional, dan damai," tegasnya. 

Dalam pernyataannya, Omar juga menegaskan dukungan Somalia terhadap hak-hak sah rakyat Palestina yang menjadi korban genosida Israel selama bertahun-tahun, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan menolak tegas terhadap agresi, pengusiran paksa, rekayasa demografi dan perluasan pemukiman dalam segala bentuknya.

"Dalam hal ini, Somalia tidak akan pernah menerima untuk menjadikan rakyat Palestina tanpa kewarganegaraan," ujarnya.

Pemerintah Somalia juga mengungkap adanya upaya pendirian pangkalan militer asing dan pengaturan di wilayahnya itu. Dan secara tegas menolak itu karena selain ilegal, hal itu juga dapat merusak perdamaian, stabilitas regional dan memperburuk ketegangan di kawasan Tanduk Afrika, Laut Merah, Teluk Aden dan wilayah yang lebih luas. 

Tindakan tersebut bertentangan dengan tanggung jawab kolektif negara-negara untuk memerangi terorisme, termasuk Al-Shabaab dan ISIS, dan berisiko menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok teroris untuk mengeksploitasi ketidakstabilan politik dan merusak upaya perdamaian dan keamanan yang sedang berlangsung.

Negara di bawah kepemimpinan Presiden Hasan Syeikh Mohamud itu juga menyampaikan komitmennya untuk keterlibatan yang konstruktif dan berprinsip dengan komunitas internasional berdasarkan rasa saling menghormati, kepatuhan terhadap legalitas internasional dan kerja sama regional. Somalia pun akan melakukan semua langkah diplomatik, politik dan hukum yang diperlukan, sesuai dengan hukum internasional, untuk mempertahankan kedaulatan, persatuan, dan perbatasan yang diakui secara internasional.

Somalia pun menyerukan kepada warga Somalia untuk tetap bersatu, waspada, dan teguh dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. Begitu juga dengan semua negara untuk menghormati hukum internasional dan wilayah kedaulatan Somalia. 

"Republik Federal Somalia menyerukan kepada semua negara dan mitra internasional untuk menghormati hukum internasional, menjunjung tinggi prinsip-prinsip non-intervensi dan integritas wilayah, serta bertindak secara bertanggung jawab demi kepentingan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Tanduk Afrika," tutup Omar.

Di sisi lain, Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi alias Cirro, dalam beberapa pekan terakhir telah memberi sinyal akan adanya pengakuan internasional. Di  ibu kota Hargeisa, papan reklame bertuliskan janji pengakuan negara asing sempat bermunculan. Bahkan, pada Jumat (26/12/2025), ribuan warga juga turun ke jalan merayakan langkah Israel, dengan bendera Israel dikibarkan di museum nasional.

Penolakan terhadap pengakuan Somaliland juga datang dari Afrika dan Arab. Ketua Uni Afrika Mahamoud Ali Youssouf memberi peringatan tegas bahwa pengakuan terhadap wilayah separatis itu akan menciptakan preseden berbahaya, bertentangan dengan prinsip tidak berubahnya batas negara pasca kemerdekaan.

Senada, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyebut, langkah Israel sebagai "serangan provokatif" dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.