Kaleidoskop 2025: Konflik Kamboja-Thailand hingga Upaya Gencatan Senjata

BeritaNasional.com - Konflik Kamboja-Thailand bermula dari sengketa perbatasan yang berusia satu abad antara keduanya. Konflik ini meningkat dramatis akibat serangan roket Kamboja ke Thailand pada 24 Juli 2025.

Serangan roket Kamboja ini, kemudian dibalas dengan serangan udara Thailand. Akibatnya eskalasi konflik meningkat sangat cepat. Setidaknya 48 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi selama lima hari pertempuran.

Dikutip dari BBC, tak lama kemudian, Kamboja dan Thailand menyepakati gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Gencatan senjata ini ditengahi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Bahkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ikut turun tangan membantu Malaysia, menegosiasikan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand.

Dikutip dari Antara, Trump meminta Kamboja dan Thailand sepenuhnya mematuhi komitmen gencatan senjata mereka setelah bentrokan mematikan di sepanjang perbatasan yang disengketakan.

“Presiden Trump berkomitmen untuk terus menghentikan kekerasan yang berkelanjutan dan berharap Pemerintah Kamboja dan Thailand sepenuhnya menghormati komitmen mereka untuk mengakhiri konflik ini,” kata seorang pejabat senior Pemerintah AS yang berbicara dengan syarat anonim kepada Anadolu.

Pernyataan itu muncul setelah Thailand melancarkan serangan udara sebagai respons atas serangan sebelumnya oleh pasukan Kamboja yang menewaskan sedikitnya satu tentara Thailand dan melukai beberapa lainnya.

Serangan tersebut mengancam perjanjian gencatan senjata rapuh yang ditandatangani kedua negara pada Oktober di Kuala Lumpur dengan kehadiran Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Ketegangan antara kedua negara bertetangga itu meningkat pada bulan lalu setelah Thailand menangguhkan langkah-langkah deeskalasi menyusul ledakan ranjau darat di provinsi Si Sa Ket yang melukai empat tentara Thailand.

Sebelumnya pada Juli, Kamboja dan Thailand telah menyepakati gencatan senjata tanpa syarat dalam pertemuan trilateral yang dipimpin Anwar, mengakhiri berminggu-minggu ketegangan berat di perbatasan.

Namun konflik bukannya makin mereda, tapi malah kian panas, lebih dari setengah juta orang terpaksa mengungsi ke tempat yang aman di tengah bentrokan perbatasan mematikan antara Thailand dan Kamboja.

"Lebih dari 400.000 orang telah dievakuasi ke tempat penampungan yang aman," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant Kongsiri.

"Thailand teguh mendukung perdamaian, tetapi perdamaian harus disertai dengan keselamatan dan keamanan warga negara kita," kata Surasant.

Pengungsian dilaporkan di tujuh provinsi perbatasan Thailand.

Sementara, Kamboja juga melaporkan pengungsian lebih dari 127.000 orang di sisi perbatasannya karena kedua pihak menggunakan persenjataan berat, menurut Khmer Times.

Bentrokan menewaskan sembilan warga sipil di Kamboja dan enam tentara Thailand, serta menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi di kedua sisi perbatasan, dengan Bangkok menggunakan jet F-16 untuk membombardir tetangga selatannya pada awal Desember.

Bangkok mengeklaim bahwa pasukan Kamboja menggunakan senjata berat, termasuk roket, untuk menyerang Thailand. Otoritas Kamboja belum secara terbuka mengkonfirmasi jumlah korban di pihak mereka.

Perwakilan Tetap Thailand untuk PBB, Cherdchai Chaivaivid, telah mengirimkan surat resmi kepada Sekjen PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB tentang serangan militer yang serius Kamboja di wilayah Thailand, menurut Thai Enquirer.

Surat tersebut menolak anggapan bahwa Thailand memulai pertempuran, menyebutnya sebagai disinformasi yang disengaja untuk memutarbalikkan fakta.

Meski masih konflik, baik Kamboja dan Thailand sepakat melakukan gencatan senjata lagi. Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025 menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand yang mulai berlaku pada Sabtu (27/12) pukul 12.00 waktu setempat.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, Kamboja-Thailand untuk menghentikan pertempuran dan menahan pasukan di posisi masing-masing mencerminkan pengakuan bersama akan pentingnya pengendalian diri, terutama demi melindungi warga sipil.

Menurut Anwar, kesepakatan tersebut mencakup langkah-langkah praktis dan positif, termasuk verifikasi oleh Tim Pengamat ASEAN serta komunikasi langsung di antara otoritas pertahanan.

"Langkah-langkah ini memberikan dasar bagi stabilitas, dan saya berharap kedua belah pihak akan melaksanakannya dengan taat," kata Anwar dalam pernyataan yang dirilis di Kuala Lumpur.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn di Yuxi, Provinsi Yunnan, Minggu (28/12), sehari setelah Kamboja dan Thailand menyepakati gencatan senjata.

Dalam pertemuan itu, Wang Yi mengatakan, China terus memantau ketat situasi di perbatasan Kamboja–Thailand dan berkomitmen mendorong penyelesaian damai melalui dialog. 

Ia menyambut baik tercapainya gencatan senjata yang dinilainya sebagai langkah penting menuju pemulihan perdamaian dan stabilitas kawasan.

“Gencatan senjata ini sejalan dengan harapan rakyat Kamboja dan Thailand serta ekspektasi negara-negara kawasan. Ini membuka jalan bagi rekonstruksi perdamaian,” kata Wang Yi.