Kaleidoskop 2025: DPR Gelar Uji Kelayakan terhadap 121 Calon Pejabat Negara, Ada Dubes hingga Hakim

BeritaNasional.com - Sepanjang tahun 2025, DPR RI telah melaksanakan kewajiban pengawasannya dengan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap sejumlah posisi jabatan di kementerian/lembaga (K/L). Total, DPR RI di beberapa komisinya telah menguji 121 orang calon pejabat negara, mulai dari calon pengarah penanggulangan bencana dari unsur masyarakat profesional, duta besar (dubes), hakim, hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berikut adalah kilas balik tentang uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilakukan DPR RI sepanjang 2025, yang dirangkum BeritaNasional:

18 Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional 2025-2030

Pada 14 Juli 2025, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 18 Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional periode 2025-2030 yang diusulkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Setelah itu, Komisi VIII DPR RI telah mengadakan Rapat Pleno untuk memilih sembilan orang dari 18 calon pada Selasa (15/7/2025) dengan cara musyawarah mufakat dengan mengedepankan prinsip meritokrasi dan menyeleksi calon yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak yang baik dalam bidang
penanggulangan bencana.

Kesembilan orang yang terpilih tersebut kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (24/7/2025), mereka adalah:
1. Ary Laksmana Widjaja
2. Basuki Supartono
3. Isroil Samihardjo
4. Ivan Elisabeth Purba
5. Jonathan Victor Rembeth
6. Muhammad Dirhamsyah
7. Puji Pujiono
8. Rahmawati Husein
9. Rudi Phadmanto.

24 Calon Duta Besar RI

Komisi I DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) pada 5-6 Juli 2025. 24 nama ini merupakan usulan Presiden Prabowo Subianto melalui surat presiden (surpres) R1 dan R3 tertanggal 1 Juli 2025 yang berisi permohonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (3/7/2025).

Namun, hasil uji kelayakan yang digelar Komisi I DPR itu tidak diumumkan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (8/7/2025). Meskipun, Prabowo kemudian melantik 17 dubes dari 24 nama calon tersebut, 11 dubes pada Rabu (8/10/2025) dan enam dubes pada Jumat (19/12/2025).

Berikut 24 daftar nama calon dubes yang menjalani fit and proper test di Komisi I DPR:
1. Abdul Kadir Jaelani: calon Dubes RI untuk Jerman di Berlin.
2. Redianto Heru Nurcahyo: calon Dubes RI untuk Slovakia di Bratislava.
3. Umar Hadi: calon Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
4. Hotmangaradja Pandjaitan: calon Dubes RI untuk Singapura.
5. Nurmala Kartini Sjahrir: calon Dubes RI untuk Jepang di Tokyo.
6. Indroyono Soesilo: calon Dubes RI untuk Amerika Serikat di Washington DC.
7. Adam Mulawarman Tugio; calon Dubes RI untuk Vietnam di Hanoi.
8. Laurentius Amrih Jinangkung: calon Dubes RI untuk Belanda di Den Haag.
9. Judha Nugraha: calon Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (UEA) di Abu Dhabi.
10. Sidharto Reza Suryodipuro: calon perwakilan RI di Kantor PBB di Jenewa, Swiss.
11. Andhika Chrisnayudhanto: calon Dubes RI untuk Brasil di Brasilia.
12. Syahda Guruh Langkah Samudera: calon Dubes RI untuk Qatar di Doha.
13. Andi Rahardian: calon Dubes RI untuk Oman di Muscat.
14. Iman As’ari: calon Dubes RI untuk Ekuador di Quito.
15. Listyowati: calon Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal di Dhaka.
16. Kuncoro Giri Waseso: calon Dubes RI untuk Mesir di Kairo.
17. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo: calon Dubes RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur.
18. Mayjen (Purn) Gina Yoginda: calon Dubes RI untuk Korea Utara di Pyongyang.
19. Yusron Bahauddin Ambary: calon Dubes RI untuk Algeria di Alger.
20. Lukman Hakim Siregar: calon Dubes RI untuk Suriah di Damaskus.
21. Berlian Helmy: calon Dubes RI untuk Azerbaijan di Baku.
22. Hari Prabowo: calon Dubes RI untuk Thailand di Bangkok.
23. Okto Dorinus Damanik: calon Dubes RI untuk Papua Nugini di Port Moresby.
24. Andi Rachmianto: calon Dubes RI untuk Belgia di Brussel.

13 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim Ad Hoc MA

Berdasarkan surat dari Komisi Yudisial (KY) tertanggal 11 Agustus 2025 perihal Pengusulan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025.

13 Calon Hakim Agung, antara lain:

1. Alimin Ribut Sujono - Kamar Pidana - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin
2. Annas Mustaqim - Kamar Pidana - Hakim Tinggi Badan Pengawas MA
3. Julius Panjaitan - Kamar Pidana - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Suradi - Kamar Pidana - Hakim Tinggi Badan Pengawas MA
5. Ennid Hasanuddin - Kamar Perdata - Hakim Tinggi MA
6. Heru Pramono - Kamar Perdata - Hakim Tinggi MA
7. Lailatul Arofah - Kamar Agama - Hakim Tinggi Badan Pengawas MA
8. Muhayah - Kamar Agama - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 
9. Hari Sugiharto - Tata Usaha Negara (TUN) - Hakim Tinggi Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN
10. Budi Nugroho - Kamar TUN Khusus Pajak - Hakim Pengadilan Pajak
11. Diana Malemita Ginting - Kamar TUN Khusus Pajak - Auditor Utama Itjen Kementerian Keuangan
12. Triyono Martanto - Kamar TUN Khusus Pajak - Hakim Pengadilan Pajak
13. Agustinus Purnomo Hadi - Kamar Militer - Hakim Ad Hoc Tipikor MA.

3 Calon Hakim Ad Hoc HAM pada MA, antara lain:
1. Agus Budianto - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Bonifasius Nadya Arybowo - Eks Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
3. Moh. Puguh Haryogi - Dosen Universitas Muhammadiyah Malang. 

Komisi III DPR menggelar fit and proper test pada 9-15 September 2025 terhadap 13 Calon Hakim Agung dan tiga Hakim Ad Hoc pada MA. Dan pada Selasa (16/9/2025), Komisi III DPR menyepakati sembilan Calon Hakim Agung dan satu Hakim Ad Hoc HAM pada MA, sebagai berikut:
1. Suradi - Kamar Pidana
2. Ennid Hasanuddin - Kamar Perdata
3. Heru Pramono - Kamar Perdata
4. Lailatul Arofah - Kamar Agama
5. Muhayah - Kamar Agama 
6. Hari Sugiharto - Tata Usaha Negara (TUN)
7. Budi Nugroho - Kamar TUN Khusus Pajak
8. Diana Malemita Ginting - Kamar TUN Khusus Pajak
9. Agustinus Purnomo Hadi - Kamar Militer
10. Moh. Puguh Haryogi - Hakim Ad Hoc HAM pada MA.

Sepuluh nama ini mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/9/2025).

18 Calon Anggota Komite BPH Migas 2025-2029

Komisi XII DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon yang diajukan Presiden melalui Surat Nomor R-41/Pres/07/2025 pada 8 September 2025, antara lain:

1. Abdul Halim
2. Alimuddin Baso
3. Arief Nurzaman
4. Arief Wardono
5 Bambang Hermanto
6. Bambang Utoro
7. Baskara Agung Wibawa
8. Dwi Anggoro Ismukurnianto
9. Eman Salman
10. Erika Retnowati
11. Fathul Nugroho
12. Harya Adityawarman
13. Hasbi Anshory
14. Mustafid Gunawan
15. Sahat Purba
16. Senda Hurnuzan Kanam
17. Sutrisno
18. Wahyudi Anas. 

Namun, dari 18 nama calon, satu calon atas nama Alimuddin Baso mengundurkan diri.

Komisi XII menetapkan sembilan nama sebagai Ketua dan Anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2025–2029 yang kemudian disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9/2025), yaitu:

1. Wahyudi Anas, sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Arief Wardono, Anggota
3. Bambang Hermanto, Anggota
4. Baskara Agung Wibawa, Anggota
5. Eman Salman Arief, Anggota
6. Erika Retnowati, Anggota
7. Fathul Nugroho, Anggota
8. Harya Adityawarman, Anggota
9. Hasbi Anshory, Anggota.

7 Calon Anggota Komisioner LPS 2025-2030

Berdasarkan Supres Nomor R-28 tanggal 20 Mei 2025, R-48 tanggal 11 Agustus 2025 dan R-61 tanggal 19 September 2025, Presiden Prabowo mengusulkan kepada DPR RI tujuh nama calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

7 Calon Anggota Komisioner LPS berdasarkan urutan Supres:
1. Doddy Zulverdi
2. Farid Azhar Nasution
3. Dwityapoetra Soeyasa Besar
4. Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji
5. Agresius R. Kadiaman
6. Ferdinan Dwikoraja Purba
7. Anggito Abimanyu.

Atas penugasan Pimpinan DPR, Komisi XI DPR melakukan fit and proper test terhadap tujuh calon Anggota Komisioner LPS itu dalam dua tahapan yakni, 2 Juli 2025 terhadap dua calon pertama, dan 22 September terhadap lima calon sisanya.

Pada Senin (22/9/2025), Komisi XI DPR memutuskan secara musyawarah mufakat empat calon Anggota Komsioner LPS 2025-2030 yang disahkan dalam Ra[at Paripurna DPR, Selasa (23/9/2025), sebagai berikut:

1. Anggito Abimanyu - Ketua Dewan Komisioner LPS
2. Farid Azhar Nasution - Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS
3. Doddy Zulverdi - Anggota Dewan Komisioner LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank
4. Ferdinan Dwikoraja Purba - Anggota Dewan Komisioner LPS bidang Program Penjaminan Polis.

1 Hakim Konstitusi Pengganti Arief Hidayat

DPR melalui Komisi III DPR juga melakukan fit and proper test hakim konstitusi/hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan surat dari Pimpinan MK RI Nomor 3093.1/KP/.07.00/08/2025 tanggal 3 Agustus 2025 terkait pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan penggantian hakim konstitusi.

Komisi III DPR RI telah melaksanakan fit and proper test terhadap calon tunggal hakim konstitusi yakni Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum. pada 20 Agustus 2025 dan menyetujuinya sebagai Hakim Konstitusi pada MK sebagai usulan DPR RI.

7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Berdasarkan Surpres Nomor R-65/Pres/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, perihal Penyampaian nama-nama Calon Anggota Komisi Yudisial (KY), Bamus DPR tanggal 12 November 2025 menugaskan kepada Komisi III untuk melakukan pembahasan terhadap tujuh Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Komisi III DPR RI melaksanaan fit and proper test terhadap tujuh calon itu pada 17-19 November 2025.

7 Calon Anggota KY 2025-2030:
1. F.Willem Saija - Mantan Hakim
2. Setyawan Hartono - Mantan Hakim
3. Anita Kadir - Praktisi Hukum
4. Desmihardi - Praktisi Hukum
5. Andi Muhammad Asrun - Akademisi Hukum
6. Abdul Chair Ramadhan - Akademisi Hukum
7. Abhan - Tokoh Masyarakat. 

Pada Rabu (19/11/2025), Komisi III DPR memberikan persetujuan terhadap tujuh Calon Anggota KY tersebut, yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (25/12/2025). 

16 Calon Anggota Dewan Energi Nasional 2026-2030

Pada 29 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan 16 nama calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan (APK) periode 2026-2030 kepada Ketua DPR. 16 nama ini menjalani fit and proper test di Komisi XII DPR, untuk menentukan Anggota DEN periode mendatang.

Adapun 16 calon APK DEN 2026-2030 antara lain:
1. Agus Puji Prasetyono
2. Andhika Prastawa
3. Aris Sanyoto
4. Johni Jonatan Numberi
5. Mohamad Fadhil Hasan
6. Muhammad Kholid Syeirazi
7. Rachmat Hidayansyah Razak
8. Riki Firmandha Ibrahim
9. Saleh Abdurrahman
10. Sampe L. Purba
11. Satya Widya Yudha
12. Silviana
13. Sripeni Inten Cahyani
14. Surono
15. Unggul Priyanto
16. Yunus Saefulhak.

Berdasarkan laporan disampaikan oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Komisi XII menetapkan delapan calon anggota melalui musyawarah mufakat sesuai komposisi yang diatur.

Calon anggota DEN periode 2026–2030 yang direkomendasikan adalah:
1. Johni Jonatan Numberi - Akademisi
2. Mohammad Fadhil Hasan - Akademisi
3. Satya Widya Yudha - Industri
4. Sripeni Inten Cahyani - Industri
5. Unggul Priyanto - Teknologi
6. Saleh Abdurrahman - Lingkungan Hidup
7. Muhammad Kholid Syeirazi - Konsumen
8. Surono - Konsumen.

14 Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 2025–2029

Berdasarkan hasil seleksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang 14 calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025–2029, Komisi V telah melaksanakan uji kelayakan terhadap 14 calon pengurus LPJK pada 3 Desember 2025.

Kemudian, hasil musyawarah mufakat di Komisi V DPR memberikan persetujuan kepada tujuh nama untuk diajukan sebagai pengurus LPJK periode 2025–2029 yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Senin (8/12/2025), antara lain:
1. Betty Hariyani
2. Hambali
3. Bastian Sodunggaron Sihombing
4. Sigit Adjar Susilo
5. Michael Sofian Tanuhendrata
6. Muhammad Ikhsan
7. Insannul Kamil.

LPJK merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keberadaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan UU Jasa Konstruksi. 

Lembaga ini memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor jasa konstruksi, mulai dari pencatatan pengalaman, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, hingga penyetaraan bidang jasa konstruksi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh menteri. 

Demikian rangkuman informasi tentang uji kepatutan dan kelayakan yang digelar DPR RI terhadap 121 calon pejabat negara sepanjang 2025.