Ijtima Ulama Indonesia Dorong Perubahan Kepemimpinan PBNU dalam Muktamar ke-35

BeritaNasional.com - Ijtima Ulama Indonesia yang digelar PKB menghasilkan empat keputusan strategis, salah satunya adalah terkait Muktamar PBNU ke-35 di Jombang pada 27-31 Agustus 2026.

Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanulhaq menjelaskan, para kiai mendorong pembenahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Para kiai mendorong agar Muktamar ke-35 menghindari praktik transaksional.

"Oleh sebab itu, Ijtima Ulama meminta agar Muktamar di Jombang besok, itu Muktamar yang betul-betul jauh dari praktek-praktek transaksional, jauh dari praktek-praktek yang hanya memanfaatkan PCNU," ujar Maman usai Ijtima Ulama Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

"Tapi lebih dari itu, ini adalah Muktamar yang harus melibatkan begitu banyak pihak, memberikan peluang bagi anak-anak muda, profesionalisme, dan sebagainya, serta merumuskan kembali bagaimana ke depan peran Nahdlatul Ulama menjadi kembali lokomotif civil society," sambungnya.

Ijtima Ulama juga mendorong agar Muktamar menghasilkan pemimpin PBNU amanah, profesional, dan visioner.

"Sehingga Muktamar NU ke depan betul-betul harus dipimpin oleh pemimpin yang amanah, profesional, alim, alamah, dan juga visioner ke depan. Bicara soal NU adalah bicara soal Indonesia. Kalau Indonesia ingin baik, maka PBNU harus dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul paham ke mana Indonesia akan dibawa," tegas Maman.

Ijtima Ulama mendorong agar Muktamar ke-35 menghasilkan ketua umum PBNU yang baru. Supaya terjadi perubahan menyeluruh dari kepemimpinan PBNU.

"Saya ingin menambahkan soal Muktamar ya. Jadi poinnya bahwa Muktamar nanti harus terjadi perubahan kepemimpinan di PBNU. Itu aja poinnya. Dari seluruh narasi tadi itu, harus ada perubahan pimpinan di dalam tubuh PBNU," ujar Sekretaris Dewan Syuro PKB lainnya, Saifullah Mashum.

"NU baru, pemimpin baru," kata Maman menimpali.

Sementara itu, rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia yang lain menyoroti arah pembangunan, ekonomi, politik, demokrasi dan pemerintah.

Ijtima ulama juga mendukung gagasan Ekonomi Konstitusi untuk mendorong kebijakan presiden dan pemerintah sesuai dengan konstitusi.

Terakhir, isu pendidikan khususnya pesantren. Sebab belakangan pesantren mendapatkan stigma negatif sehingga membuat turunnya animo masyarakat mendaftar anak-anaknya ke pesantren. Serta mendorong anggaran pendidikan yang adil untuk pesantren.