Ijtima Ulama Indonesia Serahkan Rekomendasi kepada Presiden Prabowo saat Harlah ke-28 PKB

BeritaNasional.com -  Ijtima Ulama Indonesia menyerahkan hasil rumusan ijtima kepada Presiden Prabowo Subianto saat Peringatan Harlah ke-28 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Hasil Ijtima yang digelar di hari yang sama, dibacakan di hadapan Presiden Prabowo, tokoh politik yang hadir dan seluruh kader PKB.

Isi rumusan ijtima itu mulai dari dukungan kepada Presiden Prabowo untuk membangun kemandirian perekonomian, sampai mengenai Nahdlatul Ulama.

"Kami para ulama, pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita para pendiri bangsa menyampaikan rekomendasi," ujar KH Muhyiddin Al-Manafi, Pimpinan Ponpes Asy-Syifaa Simpang Sumedang, Jawa Barat membacakan hasil Ijtima Ulama.

Pertama, Ijtima ulama mendukung langkah Presiden Prabowo memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, sampai mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Yang pertama, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengembalikan arah
pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di tengah perubahan geopolitik, geoekonomi dan teknologi global, Indonesia memerlukan negara yang kuat, efektif dan berpihak pada kepentingan nasional," ujar Muhyiddin.

Kedua, Ijtima Ulama mendorong negara memastikan dalam koridor konstitusi, keadilan dan tata kelola yang baik. Ijtima Ulama mengingatkan, kekuatan negara adalah instrumen bukan tujuan. Karena itu percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel dan berintegritas. 

"Kami mendorong seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung meritokrasi, memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, membuka ruang partisipasi dan kritik yang konstruktif serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Negara yang kuat harus melahirkan institusi yang kuat, menghadirkan kesejahteraan dan membangun kepercayaan publik," ujar Muhyiddin.

Ketiga, komitmen ulama memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama. Ijtima Ulama berkomitmen terlibat dalam menata NU supaya semakin solid, mandiri, produktif dan memberikan manfaat.

"Kami meyakini bahwa Nahdlatul Ulama yang sehat, kuat dan produktif merupakan modal strategis bangsa. Nahdlatul Ulama yang kuat akan memperkokoh persatuan nasional, memperluas kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan pelayanan sosial serta menjadi mitra strategis negara dalam menyukseskan pembangunan nasional," ujar Muhyiddin.

"Karena itu, Ijtima Ulama akan terus menjalankan amanah amar ma'ruf nahi munkar, memperkuat ukhuwah, menjaga persatuan serta memberikan dukungan, nasihat dan koreksi yang konstruktif agar penyelenggaraan negara senantiasa berada dalam koridor konstitusi, keadilan dan kemaslahatan. Kami meyakini semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," tutupnya.

Usai pembacaan rumusan, Ijtima Ulama Indonesia menyerahkan sebuah dokumen kepada Presiden Prabowo Subianto.