Cak Imin: Pilkada Langsung Mahal dan Penuh Kecurangan

BeritaNasional.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, PKB sudah mendukung sistem tersebut sejak perubahan UU Pilkada pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kemudian dibatalkan dengan Perpu.

Cak Imin mengatakan, Pilkada secara langsung memakan biaya mahal, penuh kecurangan dan aparat sering kali tidak netral.

"Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU, alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral. Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu," ujar Cak Imin melalui akun Xnya dilihat pada Jumat (2/1/2026).

Cak Imin menilai, produk Pilkada langsung juga tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri.

"Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri," ucapnya.

Sementara itu, Partai Gerindra menyampaikan dukungan atas wacana pemilihan kepala daerah, mulai dari level gubernur hingga bupati/wali kota, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme tersebut dapat membuka ruang efisiensi anggaran dan proses politik, sekaligus menekan beban biaya bagi para calon.

Sugiono menegaskan partainya berada pada posisi mendukung penerapan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Gerindra menilai sistem tersebut berpotensi lebih efisien dibandingkan model pemilihan langsung.

Sugiono menyampaikan, efisiensi dapat terlihat sejak proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, kebutuhan anggaran, hingga ongkos politik.

Ia menyoroti lonjakan dana hibah APBD dalam penyelenggaraan pilkada selama satu dekade terakhir. Pada 2015, alokasi dana hibah pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan hingga menembus lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.