KPK Periksa Peran Kesthuri atas Dugaan Pengepulan Dana Kuota Haji

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa perwakilan Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) terkait perkara korupsi kuota haji 2024. Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menilai asosiasi tersebut diduga berperan sebagai pengepul dana dari sejumlah biro travel dalam perkara haji.

"Hari ini juga dilakukan pemanggilan terhadap pihak dari asosiasi, yaitu dari Kesthuri," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK dikutip Selasa (27/1/2026).

Budi mengatakan, pihak yang diperiksa terkait kasus tersebut adalah Muhamad Al Fatih yang merupakan Sekretaris Eksekutif dari DPP Kesthuri.

"Yang bersangkutan hari ini didalami terkait dengan perannya, di mana pihak asosiasi ini diduga sebagai pengepul atau mengumpulkan uang dari para biro travel untuk kemudian diteruskan kepada pihak-pihak di Kementerian Agama," jelasnya.

Budi menjelaskan, auditor BPK ikut hadir dalam pemeriksaan beberapa saksi hari ini guna menghitung kerugian negara yang sudah mencapai tahap final. 

"Pemeriksaan oleh BPK dalam rangka untuk penghitungan kerugian negara ini sudah masuk ke tahap akhir, finalisasi," sebutnya.

Perkara ini bermula dari tambahan kuota haji 20 ribu jemaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi ke Indonesia. Kuota tersebut dibagi Kementerian Agama menjadi 10 ribu kuota reguler serta 10 ribu kuota khusus, meski aturan menetapkan porsi kuota khusus idealnya delapan persen.
 
Temuan awal penyidik menunjukkan dugaan praktik suap serta transaksi kuota haji khusus yang melibatkan biro perjalanan dan sejumlah oknum internal Kementerian Agama. Lebih dari 350 penyelenggara ibadah haji khusus sudah dimintai keterangan guna menelusuri dugaan aliran 'commitment fee' terkait kuota tambahan. 
 
Dari penyidikan sementara, KPK mengamankan hampir Rp100 miliar dari sejumlah pihak PIHK yang diduga terhubung skema tersebut.
 
KPK menetapkan dua tersangka yakni, eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex). Keduanya dijerat Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.