PKS Tagih Janji Kampanye Pramono Anung Bakal Jual Saham PT Delta Djakarta

BeritaNasional.com - Fraksi PKS DPRD Jakarta meminta Pemprov Jakarta segera melepas saham milik daerah di PT Delta Djakarta.

Permintaan tersebut sekaligus menagih janji kampanye Gubernur DKI Pramono Anung yang sebelumnya menyatakan akan menjual saham Pemprov Jakarta di perusahaan produsen bir Anker tersebut.

Saat ini, Pemprov Jakarta tercatat memiliki 26,25 persen saham PT Delta Djakarta dan rutin menerima dividen dengan nilai puluhan miliar rupiah setiap tahun.

Namun, Fraksi PKS menilai kepemilikan saham pemerintah daerah di perusahaan bir tidak pantas secara etika.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS M. Taufik Zoelkifli (MTZ) menegaskan pemprov seharusnya tidak memiliki saham di perusahaan yang produknya dinilai berdampak negatif bagi masyarakat.

"Walaupun secara hukum mungkin diperbolehkan. Tapi, kemudian secara etika, kami berpendapat itu tidak bisa dibenarkan," kata dia saat rapat bersama PT Delta Djakarta di Komisi B DPRD DKI pada Selasa (27/1/2026).

Dalam rapat kerja tersebut, MTZ juga memaparkan sejumlah laporan internasional terkait dampak konsumsi minuman keras.

Salah satunya merujuk Global Status Report on Alcohol and Health yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyebutkan alkohol menyebabkan sekitar 3 juta kematian setiap tahun secara global.

Ia menambahkan, laporan tersebut juga mengungkap berbagai risiko kesehatan akibat konsumsi alkohol, mulai penyakit hati, kanker, gangguan mental, kecelakaan lalu lintas, hingga kekerasan.

Selain itu, MTZ menyebut sejumlah jurnal medis global menyatakan konsumsi alkohol dalam jumlah sekecil apa pun tetap meningkatkan risiko kesehatan.

MTZ juga mengutip laporan Bank Dunia yang menyebut dampak alkohol terhadap produktivitas tenaga kerja dan peningkatan kemiskinan sehingga menimbulkan beban fiskal yang besar bagi negara.

"Kemudian, yang lain ya kita bisa lihat ya misalnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, bagaimana dia meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga juga atau kemudian menjadi hal yang memicu orang untuk berbuat kriminal dan lain-lain," ujar Pramono.

Menurut MTZ, dari sudut pandang Islam, mudarat mempertahankan saham PT Delta Djakarta jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diterima daerah.

Karena itu, ia kembali mendorong Pemprov untuk segera melepas saham tersebut. MTZ juga mengingatkan bahwa Pramono pernah menyampaikan komitmen untuk menjual saham PT Delta Djakarta saat masa kampanye Pilkada 2024.

"Kemudian, saya ingatkan Gubernur Pramono ketika kampanye di tahun 2024 itu menyatakan akan menjual saham PT Delta gitu ya, akan mengurus penjualannya, tapi kemudian sekarang setelah jadi belum ada suara lagi," ucap MTZ.

"Walaupun pada saat itu beliau juga mengatakan bahwa itu, 'Saya serahkan kepada DPRD gitu'. Jadi, penjualan, saya siap sedia. Saya setuju saham dijual, tapi disampaikan kepada DPRD," tandasnya.