Jelang Pemilu Parlemen, Kampanye Kegagalan Netanyahu Kian Masif di Israel

BeritaNasional.com - Jelang pemilu parlemen Israel akhir tahun ini, kampanye tentang kegagalan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kian gencar di Tel Aviv. Bahkan, kampanye kegagalan Netanyahu ini dipasang di reklame raksasa di tengah kota seluruh Israel. 

Melansir Viory pada Kamis (9/7/2026), papan reklame besar bertuliskan 'Kegagalan Total' telah muncul di seluruh Israel, termasuk di sepanjang Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv, seiring meningkatnya ketegangan politik jelang pemilihan parlemen yang diperkirakan berlangsung pada Oktober 2026.

Berdasarkan rekaman video yang diambil pada Rabu (8/7/2026), sebuah papan reklame raksasa bertuliskan 'Di Iran, di Lebanon, di Gaza - Kegagalan Total!' yang dipajang di jalan raya tersibuk di Tel AViv, Jalan Raya Ayalon.

Sebagai informasi, kampanye ini terjadi di tengah bentrokan baru antara pemerintah Israel dan lembaga peradilan.

Sebelumnya, pada Minggu (5/7/2026), kabinet Netanyahu dengan suara bulat memutuskan untuk menentang keputusan Mahkamah Agung mengenai Otoritas Kedua untuk Televisi dan Radio, yang diyakini untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel bahwa pemerintahan Netanyahu memutuskan untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tertinggi negara tersebut.

Pada 17 Juni, Pengadilan Tinggi mengeluarkan perintah sementara yang mengarahkan dewan regulator penyiaran komersial Israel untuk terus berfungsi dan memproses pengangkatan meskipun berada di bawah ambang batas hukum untuk keanggotaan.

Sementara itu, Menteri Kehakiman Yariv Levin dan Menteri Komunikasi Shlomo Karhi menggambarkan putusan tersebut sebagai 'pelanggaran wewenang yudisial'.

Keputusan tersebut juga dikritik keras oleh partai oposisi dan para ahli hukum, yang memperingatkan bahwa hal itu dapat semakin memperburuk perselisihan yang telah berlangsung lama mengenai pemisahan kekuasaan dan peran peradilan dalam sistem politik Israel.

Di sisi lain, para kritikus di balik kampanye "Kegagalan Netanyahu" tersebut mengatakan bahwa pemerintah berupaya mengalihkan perhatian publik ke arah perdebatan peradilan menjelang pemilihan umum, alih-alih fokus pada apa yang mereka sebut sebagai kegagalan dalam masalah keamanan.

Sumber: Viory