Skandal Pemain Naturalisasi, Para Pejabat Asosiasi Sepak Bola Malaysia Mundur

BeritaNasional.com - Seluruh jajaran Komite Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) secara resmi menyatakan pengunduran diri pada Rabu (28/1/2026). Langkah tersebut diambil menyusul skandal dokumen palsu pemain naturalisasi yang kian memanas.

Krisis ini bermula dari sengketa kelayakan pemain kelahiran luar negeri yang diturunkan Malaysia dalam kualifikasi Piala Asia. 

Penggunaan dokumen keturunan yang terbukti palsu telah mencoreng wajah sepak bola negeri jiran tersebut di mata internasional.

Dilansir dari CNA pada Rabu (28/1/2026), Pelaksana Tugas (Plt) Presiden FAM Yusoff Mahadi menjelaskan keputusan mundur ini merupakan upaya terakhir untuk meredam dampak buruk yang lebih luas bagi sepak bola Malaysia.

"Pengunduran diri ini dilakukan untuk melindungi reputasi serta kepentingan kelembagaan asosiasi, sekaligus mengurangi risiko konsekuensi buruk lebih lanjut yang bisa merugikan sepak bola Malaysia secara keseluruhan," ujar Yusoff.

Skandal ini terkuak setelah FIFA menerima laporan pengaduan pasca kekalahan telak Malaysia 4-0 dari Vietnam pada Juni lalu. Hasil penyelidikan FIFA sangat mengejutkan. Tujuh pemain kelahiran luar negeri diskors selama satu tahun sejak September lalu.

Kemudian, FAM dijatuhi denda sebesar USD400.000 (sekitar Rp6,3 miliar) karena terbukti menyerahkan dokumen palsu yang mengeklaim para pemain tersebut memiliki garis keturunan Malaysia.

Meski FAM sempat mengajukan banding, FIFA menolaknya mentah-mentah. Dalam laporannya, badan sepak bola dunia tersebut bahkan mengeluarkan kecaman pedas terhadap FAM karena dianggap "tidak mengambil tindakan disiplin yang nyata" atas pelanggaran tersebut.

Saat ini, kasus tersebut masih bergulir di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) di Swiss. Di dalam negeri, Pemerintah Malaysia juga telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap tata kelola dan perilaku para pengurus FAM.

Yusoff Mahadi berharap pengunduran diri massal ini bisa menjadi momentum perbaikan. 

"Langkah ini memberikan ruang bagi FIFA dan AFC untuk menilai, meninjau, dan menangani masalah tata kelola serta prosedur di internal FAM secara independen," tandasnya.