Sensus Ekonomi 2026 Perlu Strategi Berlapis, Realistis dan Tidak Elitis

BeritaNasional.com - Jelang Sensus Ekonomi 2026, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan bahwa keberhasilan sensus ini sangat ditentukan oleh strategi komunikasi publik yang berlapis, realistis dan tidak elitis, bukan semata kekuatan metodologi statistik. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Hetifah, persiapan Sensus Ekonomi 2026 masih perlu diperkuat, terutama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat agar tidak muncul sikap apatis. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan sensus, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan harus dirancang inklusif, menyentuh akar rumput, dan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran secara realistis.

“Sensus Ekonomi 2026 harus melibatkan seluruh masyarakat. Strateginya tidak boleh elitis, tetapi tetap realistis mengingat keterbatasan anggaran. Kuncinya ada pada kepercayaan publik,” ujar Hetifah melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) pun mendorong BPS untuk mengoptimalkan strategi komunikasi yang dekat dengan keseharian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor informal, melalui pemanfaatan tokoh lokal seperti RT, RW, karang taruna, ibu-ibu pengajian, komunitas pasar tradisional, serta media yang akrab digunakan masyarakat seperti WhatsApp group, radio komunitas, dan media lokal.

Politikus senior Partai Golkar ini menambahkan, pembentukan posko sensus di level desa dapat menjadi opsi untuk memperkuat jangkauan dan partisipasi.

“Sensus Ekonomi tidak boleh terasa sebagai urusan elite statistik. Ini harus menjadi ruang bagi rakyat untuk bersuara melalui data, yang kelak kembali kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak,” pesan Hetifah.

Selain fase prasensus dan saat pelaksanaan sensus, ia pun menyoroti pentingnya fase pasca-sensus. Transparansi hasil dan diseminasi data dalam bahasa yang mudah dipahami publik dinilainya krusial untuk menjaga legitimasi BPS sekaligus merawat kepercayaan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik masukan Komisi X DPR RI. Ia menegaskan bahwa strategi Sensus Ekonomi 2026 tidak akan bersifat elitis, melainkan mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan (ownership) masyarakat terhadap sensus. BPS, lanjutnya, akan memperkuat kolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal serta menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) bersama Komisi X DPR RI guna merumuskan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

Lebih dari itu, Hetifah menegaskan bahwa Komisi X DPR RI mendukung penuh upaya BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, serta mendorong kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan komunitas, agar sensus ini benar-benar  menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.