Stok Beras Bulog 5,2 Juta Ton, BPS Sebut Harga Beras Masih Terkendali
BeritaNasional.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kondisi harga beras nasional masih relatif terkendali. Hal itu tercermin dari menurunnya jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras pada pekan pertama Juli 2026.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, sebanyak 113 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH beras. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan akhir Juni 2026 yang mencapai 138 kabupaten/kota.
"Ini ada 2 komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi," papar Deputi BPS Ateng di rapat pengendalian inflasi dikutip di Jakarta pada Minggu (12/7/2026).
"Untuk beras, ini masih ada pada posisi 113 (kabupaten/kota). (Namun) kalau kita lihat dari pergerakan harga untuk IPH beras menurut provinsinya, ini relatif tidak terlalu tinggi," kata Ateng lagi.
Sementara itu, berdasarkan analisis Badan Pangan Nasional (Bapanas), hanya 55 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan IPH beras hingga awal Juli 2026 dengan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Selebihnya masih berada dalam batas HET yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah terus menjaga stabilitas harga beras melalui program intervensi menggunakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Per 7 Juli 2026, stok CBP yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5,2 juta ton.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, besarnya cadangan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, termasuk menghadapi potensi dampak musim kemarau atau El Nino.
"Indonesia mempunyai CBP di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus tetap waspada menghadapi El Nino. Namun dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat serta kolaborasi, pemerintah optimis bahwa kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga dengan baik," terang Sarwo.
Bapanas mencatat, sejak Januari hingga awal Juli 2026, realisasi penyaluran CBP secara nasional telah mencapai 1,36 juta ton. Penyaluran tersebut meliputi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, alokasi bagi aparatur sipil negara di wilayah tertentu, serta penanganan bencana alam.
Selain itu, pemerintah juga terus menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan pokok.
"Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 GPM di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota. Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Bantuan pangan akan kembali diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia," kata Sarwo lagi.
Pemerintah juga memutuskan melanjutkan program bantuan pangan beras mulai Juli 2026 selama tiga bulan. Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga hingga akhir tahun total bantuan pangan beras diperkirakan mencapai sekitar 1,66 juta ton.
Di sisi lain, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan beras tidak lagi menjadi komoditas penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir.
"Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami meminta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. BUMN seperti Bulog membantu dan juga ID FOOD dengan pasar murah supaya menjadi offtaker pangan petani kita," seru Amran.
BPS juga melaporkan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan terus menunjukkan perbaikan. Inflasi pangan secara year-to-date (YtD) pada Januari-Juni 2026 tercatat sebesar 1,61 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,15 persen.
Sementara itu, inflasi pangan tahunan hingga Juni 2026 turun menjadi 5,58 persen dari 6,24 persen pada Mei 2026. Adapun inflasi pangan bulanan juga menurun dari 0,22 persen pada Mei menjadi 0,14 persen pada Juni 2026.
HUKUM | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 2 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 2 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
GAYA HIDUP | 18 jam yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu







