Pemerintah Segera Evaluasi Dampak MBG Berbasis Akurasi Data Penerima

Oleh: Tim Redaksi
Jumat, 30 Januari 2026 | 06:32 WIB
Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan keterangan kepada wartawan. (BeritaNasional/Bachtiarudin)
Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan keterangan kepada wartawan. (BeritaNasional/Bachtiarudin)

BeritaNasional.com -  Pemerintah menyiapkan evaluasi dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran hasil program.

Seusai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG di Jakarta, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan akan melakukan mengukuran dan perbandingan antara sebelum MBG terlaksana.

“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya)," katanya, Kamis (29/1/2026)

Evaluasi program diarahkan untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah pelaksanaan MBG, termasuk pada aspek pertumbuhan fisik penerima manfaat.

Menurutnya, evaluasi juga berpotensi mencakup perkembangan yang lebih luas, termasuk pertumbuhan fungsi otak dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka menengah hingga panjang.

"Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa," ucapnya.

Dalam mendukung evaluasi tersebut, pemerintah perlu merapikan dan mencocokkan data lintas kementerian dan lembaga agar basis penerima manfaat benar-benar akurat.

Ia pun menyebut pencocokan data akan melibatkan pejabat eselon I dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pengukuran hasil MBG akan menjadi bagian dari output program, namun pelaksana pengukuran perlu dilakukan oleh pihak yang independen.

“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” kata Dadan.

Ia menyebut Indonesia dapat mengarah pada pola evaluasi serupa agar dampak program MBG dapat dilihat secara objektif dalam jangka menengah hingga panjang.

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tercatat sebanyak 22.091 unit dengan jumlah penerima manfaat MBG telah menembus lebih dari 60 juta penerima manfaat. (Antara)sinpo

Editor: Sri Utami Setia Ningrum
Komentar: