Keuangan PBB Memburuk, Banyak Negara Ogah Bayar Iuran

BeritaNasional.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang situasi keuangan yang mengerikan yang dialami PBB karena negara-negara anggota tidak membayar iuran.

Dalam surat yang dikirim ke negara-negara anggota, yang dilihat Anadolu, Guterres menekankan "keseriusan" situasi tersebut dan menyatakan bahwa situasi saat ini benar-benar berbeda.

"Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi," katanya.

Dia menyebutkan dua pilihan menantang. "Negara-negara anggota harus setuju untuk merombak aturan keuangan kita, menerima prospek nyata keruntuhan keuangan Organisasi kita," katanya.

"Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque, diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada," tegasnya.

Mencatat bahwa manajemen likuiditas PBB saat ini tidak lagi layak, dia mengatakan, berdasarkan aturan keuangan saat ini, semakin banyak kita menabung, semakin besar hukuman yang kita terima.

"Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi akan semakin buruk dalam waktu dekat," ujarnya.

Dia menekankan bahwa PBB mengakhiri tahun 2025 dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar (Rp23,6 triliun), lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

"Tanpa peningkatan radikal dalam pengumpulan dana, PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang disetujui pada Desember," kata dia memperingatkan.

"Lebih buruk lagi, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler dapat habis pada Juli," katanya.

Ia mendesak upaya bersama oleh negara-negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu.

"Atau Negara-negara Anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan kita untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi," kata Gutteres.

Sumber: Antara