Stabilitas Pasar Modal Jadi Prioritas, Airlangga Dukung Penegakan Hukum

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah menjaga integritas pasar modal di tengah kabar mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Airlangga menyatakan pemerintah mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menindak setiap pelanggaran di sektor keuangan. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang melanggar aturan pasar modal.

“Terkait dengan penegakan aturan dan sanksi hukum. Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, undang-undang jasa keuangan yang berlaku,” ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Airlangga, dukungan pemerintah diberikan agar proses hukum berjalan sesuai koridor regulasi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus stabilitas pasar modal nasional yang tengah menjadi perhatian publik.

“Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) meminta BEI memperkuat transparansi dan tata kelola. Permintaan tersebut dinilai krusial mengingat besarnya kontribusi BUMN terhadap kapitalisasi pasar.

CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menyebut hampir 30 persen total kapitalisasi pasar di bursa berasal dari perusahaan BUMN.

“Kalau kami lihat lebih dalam lagi, hampir 30% dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).

Dengan porsi tersebut, Rosan mendorong otoritas bursa untuk konsisten menjunjung prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan investor dan emiten pelat merah.

“Kami juga ingin mendorong agar bursa kita ini menjadi lebih transparan, lebih terbuka, dan juga selalu menjunjung tinggi tata kelola governance yang baik yang harus kita selalu pikirkan secara terus-menerus,” tegasnya.