Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Buatan Trump, PDIP Ingatkan Perkuat Sistem yang Berkeadilan

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiatori Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan tanggung jawab sejarah bahwa Indonesia menjadi pemimpin bangsa di selatan dunia. 

Menurut dia, Indonesia harus menonjolkan pengaruh melalui blok strategis yang sudah ada sejak era Bung Karno daripada mengikuti skema buatan negara besar.

"Sikap PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB. Kita harus memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan dan damai. Indonesia perlu membangun kembali solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Kepemimpinan Indonesia di wilayah itulah yang harus ditonjolkan," ujar Hasto dikutip dalam keterangannya pada Minggu (1/2/2026).

Hasto menegaskan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa yang tertindas, termasuk Palestina, merupakan ujian bagi integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia.

"Bagi PDIP, kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa dikompromikan oleh kepentingan aliansi politik tertentu yang mengabaikan hukum internasional," ujarnya.

PDIP, kata Hasto, menegaskan sikap tegas bahwa prinsip kemerdekaan hak segala bangsa. Indonesia tidak boleh mengikatkan diri, kecuali kepada kemerdekaan sebagai hak.

"Sikap PDI Perjuangan sangat tegas, mengacu pada prinsip bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ini adalah landasan politik luar negeri kita. Kita tidak boleh mengikatkan diri, kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memastikan Indonesia akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian yang diinisiatori Donald Trump. Termasuk membayar iuran USD1 miliar untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian.

Sugiono menjelaskan, iuran tersebut menjadi sumber dana untuk rekonstruksi kembali dan menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina.

"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi," katanya usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Sugiono menjelaskan uang yang harus dibayar Indonesia itu bukan biaya menjadi anggota, tetapi modal dana untuk melakukan rekonstruksi Gaza.

"Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan board of peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada Khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," jelasnya.