Banjir di Mana-mana, DPR Dorong Pemerintah Benahi Tata Kelola Lahan

Oleh: Ahda Bayhaqi
Minggu, 01 Februari 2026 | 14:45 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto/Dok DPR RI)
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (Foto/Dok DPR RI)

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai bencana banjir yang berulang di berbagai wilayah Indonesia merupakan akumulasi kegagalan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Menurut dia, perubahan iklim global menjadi faktor yang memperparah intensitas dan frekuensi hujan. 

Firman menekankan dampak perubahan iklim semakin destruktif jika bertemu dengan kerusakan lingkungan di dalam negeri, mulai deforestasi yang tak terkendali hingga alih fungsi lahan yang mengabaikan daya dukung alam.

"Penebangan hutan dan pembangunan di kawasan resapan air telah meningkatkan limpasan air secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pengendalian banjir yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun pemerataan pembangunan, sehingga wilayah rawan banjir terus bertambah," ujar Firman pada Minggu (1/2/2026).

Pemerintah pusat dan daerah perlu menata ulang kebijakan penggunaan lahan secara tegas, termasuk menghentikan praktik pembangunan yang melanggar tata ruang serta memperkuat penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. 

Reboisasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dinilai harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar program seremonial.

Selain kebijakan struktural, Firman menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang terencana dan berkelanjutan, seperti tanggul, drainase, dan normalisasi sungai, yang disertai pengawasan ketat agar tepat sasaran.

Politikus Golkar ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko banjir, menjaga lingkungan sekitar, serta tidak melakukan aktivitas yang memperparah kerusakan alam. 

Sistem peringatan dini juga dinilai krusial agar masyarakat dapat melakukan mitigasi sejak dini dan meminimalkan korban jiwa.

"Banjir tidak bisa lagi dipandang sebagai takdir alam. Ini persoalan kebijakan, penegakan aturan, dan kesadaran bersama. Jika semua pihak bergerak, risiko banjir bisa ditekan," ujarnya.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: