Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Dinilai Jalankan Amanat Konstitusi

BeritaNasional.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) menuai beragam respons di dalam negeri. Di tengah munculnya kritik, dukungan politik justru menguat dari kalangan elite nasional, termasuk Partai Golkar.

Sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Luar Negeri, Idrus Marham, menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip bebas aktif.

“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahlil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!” ujar Idrus dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Idrus menekankan bahwa perjuangan membela kemerdekaan Palestina serta mengakhiri konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza bukanlah kepentingan jangka pendek, melainkan tujuan strategis yang bersifat konstitusional.

Ia merujuk Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, serta mandat Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” kata Idrus.

Menurut Idrus, kebijakan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan dinamis.

Ia menepis anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza berarti tunduk pada kepentingan negara besar.

“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” ujarnya.

Idrus menjelaskan bahwa seluruh negara seharusnya diposisikan sebagai kawan dan mitra, bukan musuh atau lawan. Pendekatan politik luar negeri Indonesia bersifat aktif, dinamis, produktif, bahkan ofensif, bukan pasif atau defensif.

Karena itu, Indonesia tetap terbuka berdialog namun berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan kepentingan nasional.

Ia menyebut tujuan utama Dewan Perdamaian Gaza adalah mengawasi dan mengimplementasikan 20 poin rencana perdamaian Gaza, yang mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi wilayah konflik.

Meski Amerika Serikat dinilai ingin mempertahankan peran sentralnya dalam arsitektur keamanan Timur Tengah, Idrus melihat adanya ruang bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk berperan aktif.

Secara prinsip, lanjut Idrus, Indonesia tidak bergabung dengan BoP untuk menjadi pengikut arus politik Amerika Serikat. Indonesia justru melihat adanya kebutuhan strategis untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap terdengar dalam proses perundingan.

“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekadar ikut arus,” tambahnya.

Idrus menilai Indonesia memiliki peluang memainkan peran kualitatif sebagai bagian dari blok penyeimbang bersama sejumlah negara Muslim berpengaruh seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.

Dengan posisi tersebut, Indonesia diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih adil dan selaras dengan aspirasi kemerdekaan Palestina.

“Indonesia berpotensi mengoptimalisasikan diri sebagai kekuatan penyeimbang di dalam BoP. Kehadiran Indonesia potensial mencegah BoP hanyut dalam keputusan monolog satu blok dan mendorong pertimbangan yang lebih adil bagi kepentingan Palestina,” kata Idrus.

Indonesia melihat Dewan Perdamaian Gaza sebagai forum strategis untuk secara langsung mengadvokasi solusi dua negara (two-state solution). Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo dengan menandatangani Piagam BoP di Davos pada 22 Januari 2026.

Bergabungnya Indonesia dalam BoP dinilai sebagai bentuk keberanian politik untuk menerjemahkan prinsip bebas aktif dari sikap pasif menjadi aktif membentuk arah diplomasi. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan rekam jejak diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.

Meski demikian, sejumlah pengamat hubungan internasional tetap mengingatkan agar Indonesia memiliki agenda yang jelas dan tidak sekadar menjadi simbol partisipasi. Komposisi Dewan Perdamaian Gaza juga dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan suara Palestina.

Menanggapi kritik tersebut, Idrus menyebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memandang kehadiran Indonesia sebagai kekuatan moral yang dibutuhkan.

“Indonesia bisa menjadi jembatan antara kepentingan negara-negara besar dan aspirasi dunia Islam. Kita menyampaikan pesan yang konsisten: Palestina harus merdeka dan hidup berdampingan secara adil,” ujarnya.

Dengan dukungan politik domestik dan pijakan konstitusional yang kuat, langkah Presiden Prabowo masuk Dewan Perdamaian Gaza dinilai bukan sekadar mengikuti arus global, melainkan upaya menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi perdamaian duniaaktif, berprinsip, dan tidak kehilangan arah.

“Karena itu, kita dukung langkah Presiden Prabowo dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Biarlah diplomasi Presiden Prabowo berproses dan mengalir, tapi tidak hanyut,” pungkas Idrus menyampaikan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar.