Rusia Tagih Janji AS soal Kesepakatan Anchorage untuk Akhiri Perang Ukraina

BeritaNasional.com - Hubungan diplomatik antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan Moskow tetap berpegang teguh pada kesepakatan Anchorage yang merupakan serangkaian kesepakatan yang dicapai oleh presiden kedua negara dalam pertemuan di Alaska tahun lalu.

Dalam konferensi pers di Moskow, Peskov menegaskan kesepakatan tersebut merupakan fondasi penting untuk mengakhiri konflik di Ukraina. 

Kremlin percaya bahwa pemahaman bersama yang lahir di Anchorage dapat memicu terobosan besar dalam proses perdamaian.

Peskov menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan proses diskusi agar terhindar dari tekanan publik yang berlebihan.

"Pemahaman yang dicapai di Anchorage ini sangat mendasar, dan mampu memajukan proses penyelesaian serta memungkinkan terobosan," ujar Peskov terkait kelanjutan kerja sama kedua negara.

Selain isu Ukraina, Moskow tengah menunggu jawaban Washington terkait usulan Presiden Vladimir Putin. 

Usulan tersebut berisi rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan di AS untuk membayar biaya keanggotaan Rusia di Dewan Perdamaian, sebuah lembaga yang dipromosikan oleh pihak Amerika.

Berbeda Peskov, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov justru melontarkan kritik pedas. Lavrov mengaku kecewa karena melihat indikasi bahwa AS tidak lagi bersedia menjalankan poin-poin yang sebelumnya telah diusulkan di Anchorage.

Lavrov juga memberikan gambaran suram mengenai masa depan ekonomi jika kerja sama ini tidak berjalan sesuai rencana. Ia menyebut bahwa Rusia tidak melihat adanya masa depan ekonomi yang cerah dalam situasi yang tidak menentu ini.

Selain isu Ukraina, Kremlin menyoroti krisis di Kuba yang kian memburuk. Peskov mengecam sanksi AS terhadap Havana sebagai taktik mencekik dan menyatakan Rusia sedang mencari jalan untuk menyalurkan bantuan ke negara tersebut.

Krisis bahan bakar di Kuba dilaporkan memburuk setelah operasi militer AS di Venezuela pada awal Januari lalu untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro yang merupakan pemasok utama minyak ke Kuba. 

Situasi ini diperparah dengan perintah eksekutif AS pada akhir Januari yang memberlakukan bea masuk bagi negara-negara pemasok minyak ke Kuba dengan alasan keadaan darurat.

Sumber: Antara