Infrastruktur Telekomunikasi Terhambat Regulasi Berlapis dan Retribusi Mahal di Daerah

BeritaNasional.com - Pelaku usaha telekomunikasi mendesak pemerintah pusat dan daerah segera membenahi berbagai hambatan yang dinilai mengganggu percepatan pembangunan infrastruktur digital. Mulai dari regulasi yang tumpang tindih, retribusi mahal, hingga tarif sewa lahan yang dinilai tidak rasional di sejumlah daerah.

Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Fariz Azhar Harahap mengungkapkan sedikitnya 12 daerah menerapkan tarif sewa tinggi untuk penempatan kabel fiber optic, mayoritas berada di Jawa Timur.

“Di Surabaya misalnya, nilai sewanya disamakan dengan nilai dasar komersil di sana. Contohnya untuk biaya sewa area pembangunan ATM, padahal infrastruktur fiber optic kita ada di bawah tanah, yang sebenarnya di atasnya masih bisa digunakan untuk kegiatan lain,” ujar Fariz dalam diskusi Morning Tech bertajuk Carut-Marut Aturan Daerah: Ancaman Nyata bagi Keberlanjutan Layanan Telekomunikasi di Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, perbedaan dasar penetapan sewa pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di tiap wilayah membuat pelaku usaha kesulitan menghitung nilai investasi.

Lalu di Mojokerto, biaya sewa BMD untuk infrastruktur telekomunikasi disebut bisa mencapai Rp13 miliar, sementara di Lampung sekitar Rp11 miliar.

“Meski sudah ada peraturan, banyak daerah yang masih menerapkan retribusi dan mekanisme perizinan penempatan kabel/fiber optik yang berbeda-beda, tumpang tindih, dan mahal,” tegasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengembangan Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Tagor H. Sihombing menilai kebijakan yang berbelit serta beban biaya tinggi berpotensi menekan minat investasi.

Ia menyebut jumlah pelaku industri menara kini tak sebanyak 25 tahun lalu, padahal kebutuhan infrastruktur digital terus meningkat, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Paradigma melihat ini hanya sebagai bisnis itu harus diubah. Daripada demi mendapatkan retribusi yang akhirnya membatasi pelaku usaha untuk masuk ke daerah itu, lebih baik kita membuka karpet merah sehingga investasi bisa masuk, masyarakatnya di sana juga bisa melek teknologi nantinya,” kata Tagor.