NasDem Dorong PT 7 Persen, PAN Tegas Ingin Tanpa Ambang Batas
BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai ambang batas parlemen yang ideal adalah 0 persen atau dihapus. Hal itu menanggapi sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mendorong ambang batas parlemen 7 persen.
"Berapa nilai ideal PT? Karena menurut MK bahwa PT adalah open legal policy, maka kalau mau sempurna, PT dihapus alias 0%," ujar Viva kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).
Viva mengatakan, jika ada kekhawatiran konflik dan fragmentasi politik DPR, bisa diambil jalan tengah melakukan koalisi partai untuk pembentukan fraksi.
"Jika ada kekhawatiran ada konflik dan fragmentasi politik di DPR, maka bisa membuat jalan tengah, yakni melalui koalisi partai untuk pembentukan fraksi DPR," ujarnya.
Menurutnya, hal ini merupakan solusi demokratis tanpa mencederai nilai kedaulatan rakyat dan menjaga pemerintahan yang stabil.
"Hal ini sebagai solusi demokratis, tanpa mencederai nilai kedaulatan rakyat dan menjaga agar pemerintah dapat berjalan stabil," ucap Viva.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan partainya tetap konsisten mendorong ambang batas parlemen naik. Pada 2020 lalu, Paloh mengusulkan kenaikan ambang batas dari 4 persen menjadi 7 persen.
“Saya pikir NasDem seharusnya tetap konsisten di situ, kecuali ada perubahan yang sangat signifikan,” ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Paloh menjelaskan, kenaikan ambang batas bertujuan mengubah sistem multipartai menjadi selected party atau sistem partai terbatas. Dengan pembatasan jumlah partai politik, stabilitas pemerintahan diyakini lebih terjaga.
“Dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Ini untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan implementasi manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” tambahnya
GAYA HIDUP | 2 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu






