Sebelum Idulfitri Pemerintah Upayakan Pengungsi Bencana Sudah Direlokasi

BeritaNasional.com -  Pemerintah menargetkan seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) segera direlokasi ke hunian yang lebih layak sebelum Idul Fitri 2026.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, percepatan relokasi pengungsi menjadi salah satu fokus dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum IdulfFitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan," ujarnya. 

Jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa awal bencana. Ia merinci lebih dari dua juta warga terdampak pada fase awal, per 27 Februari 2026, tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian.

Sebagian besar berada di Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumut tersisa 913 jiwa. Sedangkan di Sumbar, seluruh pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Satgas PRR terus mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian.

Melansir Antara, Senin (2/3/2026) berdasar data Satgas PRR per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi sebanyak 10.498 unit atau persentase 57%.

Sementara itu, pembangunan huntap juga mulai dilakukan. Tercatat 1.363 unit dari target 36.669 unit dalam proses pembangunan. Selain itu, enam huntap di Sumatera Barat tercatat sudah selesai pembangunannya.

Sedangkan penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga terus dilakukan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang telah teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan terus dikebut agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan secara mandiri.

Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif untuk mempercepat penyelesaian hunian. (Antara)