DPR dan Pemerintah Diminta Bersinergi Selesaikan Perdebatan Anggaran MBG

BeritaNasional.com - Pemerintah dan DPR dinilai perlu melakukan konsolidasi terkait konsep pendidikan agar terhindar dari polemik berkepanjangan mengenai anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kerap dikaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan.

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai konsolidasi antara pemerintah dan DPR perlu dilakukan karena terdapat perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan.

"Jadi perdebatan tentang MBG yang ada di dalam anggaran pendidikan ini akibat perbedaan konsep pendidikan. Konsep pendidikan ini harus diluruskan dulu, apakah pendidikan itu hanya sekadar proses belajar-mengajar ataukah ada embel-embel lain, misal MBG atau gaji tenaga pendidik," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (3/3/2026).

Hendri menilai anggaran MBG memang masuk dalam pos pendidikan. Namun, tergantung perspektif apakah anggaran MBG itu mengurangi alokasi pendidikan.

Meski demikian, Hendri setuju dengan sikap pemerintah dan DPR bahwa anggaran dalam APBN sudah disepakati bersama.

"Tapi apakah kemudian mengurangi? Ya tergantung perspektifnya, apakah MBG itu termasuk pendidikan. Nah, tapi apakah kemudian memotong? Saya setuju seperti kata Seskab Teddy dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah, itu sudah ada di APBN dan disahkan DPR juga," ujarnya.

Maka, Hendri menilai perlu diluruskan konsep pendidikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masa depan. Ia mencontohkan perbedaan konsep pendidikan, seperti antara sekolah asrama di mana siswa dan guru berinteraksi 24 jam, dengan sekolah biasa yang hanya bertemu selama jam pelajaran.

"Jadi menurut saya, perdebatan atau polemik ini terjadi karena adanya perbedaan konsep pendidikan, dan itu harus diluruskan. Kalau tidak, ke depannya akan begini-begini lagi," pungkasnya.