Skema Pengabdian LPDP Perlu Dievaluasi, Komisi X DPR Tekankan Perbaikan Birokrasi

BeritaNasional.com - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah mengevaluasi skema pengabdian penerima beasiswa LPDP. Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan penyediaan ekosistem riset memadai di dalam negeri, daripada menuntut kepulangan penerima LPDP secara kaku.

Fikri menilai, nasionalisme tidak hanya diukur dari domisili, tetapi kontribusi nyata dan jaringan ilmu pengetahuan yang dibangun untuk bangsa.

"Jangan sampai kita hanya menuntut mereka pulang, tapi di sini mereka justru 'mati' secara keilmuan karena laboratorium tidak ada dan ekosistem risetnya tidak mendukung. Kita harus menyediakan 'rumah' yang layak bagi mereka untuk berkarya," ujar Fikri dalam keterangannya dikutip Rabu (4/3/2026).

Fikri mencontohkan kisah BJ Habibie yang bersedia pulang ke tanah air karena negara memberikan industri strategis. 

Politikus PKS ini mengatakan, tanpa sarana prasarana yang mumpuni, talenta terbaik Indonesia di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) akan terus terserap oleh industri luar negeri yang lebih menghargai keahlian mereka.

Fikri juga mengusulkan pergeseran konsep dari brain drain menjadi brain circulation. Dalam konsep ini, diaspora yang tetap di luar negeri tetap dianggap mengabdi selama mereka menjadi jembatan teknologi dan riset bagi institusi di Indonesia.

"Pemerintah perlu memperbaiki koordinasi antar-kementerian agar lulusan terbaik ini tidak membentur tembok birokrasi saat ingin berkontribusi. Jangan biarkan mutiara-mutiara kita hanya bersinar di negeri orang karena kita gagal menyiapkan tempat bagi mereka di rumah sendiri," pungkasnya.