Soal Wacana Potong Gaji Pejabat, Komisi II DPR Usul Belanja Kementerian Juga Disisir

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengusulkan tidak hanya gaji pejabat negara dan anggota dewan saja yang dipotong. Tetapi, program atau kegiatan kementerian/lembaga juga perlu dipertimbangkan untuk dihemat.

Hal itu menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto memotong gaji menteri kabinet dan anggota DPR dalam rangka berhemat di tengah situasi geopolitik di Timur Tengah memanas.

"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua," ujar Zulfikar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

"Tidak hanya gajinya, program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua," jelasnya.

Zulfikar setuju dengan rencana pemotongan gaji bagi menteri dan anggota DPR itu. Ia berharap dengan adanya penghematan ini membuat APBN semakin efektif.

"Artinya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mempertimbangkan sejumlah kebijakan untuk melakukan penghematan di tengah konflik geopolitik Timur Tengah. Prabowo mencontohkan strategi yang dilakukan Pakistan di tengah situasi global saat ini. Ia membeberkan Iran menganggap situasi global seperti saat Covid-19.

Beberapa kebijakan itu adalah memberlakukan WFH bagi pekerja untuk menekan konsumsi BBM. Sampai pemotongan gaji menteri sampai anggota DPR.

"Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari," ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) sore.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," tambahnya.

Tak hanya itu, Iran juga memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Mereka turut mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat.

"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," jelas Prabowo.

"Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya," lanjutnya.