RUU Administrasi Kependudukan Didahulukan daripada RUU Pemilu

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengungkap RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk) didahulukan dari RUU Pemilu. Sebab, RUU Adminduk dinilai lebih cepat diselesaikan daripada RUU Pemilu.

Saat ini, Komisi II DPR RI sudah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Adminduk.

"Kita mendahulukan tugas legislasi yang menurut kita bisa lebih cepat selesai, yaitu perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Adminduk sudah kita bentuk panjanya," ujar Zulfikar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Namun, Komisi II juga ingin RUU Pemilu segera dibahas. Ada rencana untuk membentuk Panja RUU Pemilu dalam waktu dekat atau berbarengan dengan pembahasan RUU Adminduk.

"Itu akan lebih baik kita segera menyusun sekaligus membahas undang-undang itu supaya tahapan pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan itu bisa mendapatkan dasar hukum yang kuat kalau memang benar-benar kita mau mengubah Undang-Undang Pemilu ya," kata Zulfikar.

RUU Pemilu juga ditunggu partai-partai untuk memberikan kepastian dan kejelasan terkait penyelenggaraan Pemilu 2029. Khususnya mengenai syarat partai politik menjadi peserta pemilu.

Karena itu, RUU Pemilu diharapkan bisa secepatnya diselesaikan sebelum masa tahapan pemilu dimulai.

"Kalau ini semakin bisa kita cepat selesaikan, orang semakin siap untuk menghadapi pemilu karena ada waktu yang tersedia untuk mereka menyiapkan diri," ujar Zulfikar.

Politikus Golkar ini menginginkan agar RUU Pemilu bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2026 karena bertepatan sebelum rekrutmen penyelenggara pemilu dimulai.

"Karena mereka (penyelenggara pemilu) berakhir April 2027. Selambat-lambatnya 6 bulan itu harus sudah terbentuk Pansel (Panitia Seleksi) bekerja merekrut anggota KPU-Bawaslu periode berikutnya. Ya mudah-mudahan bisalah," jelas Zulfikar.