RS Kemenkes Tetap Beroperasi Tangani Emergency dan Siagakan Ribuan Faskes saat Lebaran

BeritaNasional.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan seluruh rumah sakit (RS) vertikal di bawah naungannya tetap beroperasi penuh untuk melayani tindakan gawat darurat (emergency) selama periode libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri pada 20-24 Maret 2026. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan work from anywhere (WFA) di masa libur Lebaran 2026.

"Seluruh rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, ada hampir 40 rumah sakit, selama liburan panjang ini sesuai arahan Bapak Presiden akan tetap beroperasi untuk semua tindakan emergensi," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat meninjau kesiapan layanan di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta, bersama Menteri PANRB Rini Widyantini, yang dikutip Rabu (18/3/2026). 

Menkes mencontohkan, layanan seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), CT Scan untuk kasus stroke, hingga operasi perdarahan akibat kecelakaan akan tetap siaga 24 jam. Tenaga kesehatan (nakes) dan fasilitas penunjang juga dipastikan siap untuk menangani kasus-kasus darurat tersebut.

Langkah ini juga menjadi bagian dari penguatan pelayanan kesehatan secara nasional untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat. Kemenkes juga menyiagakan ribuan fasilitas kesehatan, termasuk 3.292 rumah sakit, 10.300 puskesmas, dan 119.372 Public Safety Center (PSC). Selain itu, sekitar 2.700 Pos Pelayanan Kesehatan akan diaktifkan di 31 provinsi, didukung oleh 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kualitas pelayanan publik selama masa libur. Ia pun mendorong pasien dan keluarga untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi jika menemui kendala di lapangan.

"Kesehatan adalah layanan esensial yang harus ada setiap saat. Kami menyediakan portal www.lapor.go.id melalui SP4N-LAPOR! serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis barcode yang tersedia di setiap fasilitas kesehatan. Masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi kami dan Pak Menkes terhadap layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan maupun rumah sakit," tegas Rini.