Belanja Daerah Belum Produktif, Prabowo Sindir Anggaran Mobil Dinas Rp8 Miliar

Oleh: Lydia Fransisca
Jumat, 20 Maret 2026 | 06:16 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (BeritaNasional/Setpres)
Presiden Prabowo Subianto saat rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (BeritaNasional/Setpres)

BeritaNasional.com -  Presiden Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di daerah-daerah yang dinilai belum produktif. 

Salah satu yang disinggung adalah pembelian mobil dinas kepala daerah yang mencapai Rp8 miliar.

Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi seperti pembangunan jembatan desa.

Sayangnya, anggaran daerah tersebut justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.

“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan," kata Prabowo dalam pertemuannya dengan para jurnalis di Hambalang Jawa Barat, dikutip Jumat (20/3/2026).

"Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” tambah dia. 

Ia menilai, pola belanja daerah dan anggaran fasilitas pejabat saat ini masih belum efisien.

“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” tegasnya. 

Sebagai perbandingan, Prabowo menegaskan ia menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.

“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan  Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” cetusnya. 

Lebih lanjut presiden juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, terutama agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” 

Ia pun mengingatkan tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. 

“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” tandasnya.sinpo

Editor: Sri Utami Setia Ningrum
Komentar: